HONIARA,
BOUDIMI NEWS - Anggota delegasi
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara,
Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu
depan.
Hal
ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu juru kampanye ULMWP di negara
Kepulauan Solomon.
“Mereka
tiba di Honiara dengan penerbangan terpisah,” kata Ben Didiomea sebagaimana
dikutip solomonstarnews.com,
hari Jumat (8/7).
KTT
MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi
kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.
Namun,
kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang
tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port
Moresby.
KTT
MSG sekarang akan diadakan kembali bersamaan dengan Pacific Islands Development
Forum (PIDF) yang juga dijadwalkan akan diselenggarakan di Honiara, minggu depan
juga.
Solomonstarnews.com melaporkan akan ada rencana
demonstrasi damai selama KTT MSG minggu depan yang dilaksanakan oleh para
pendukung Papua Barat untuk mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
Indonesia terhadap orang Papua.
Sebuah
konser musik juga akan dipentaskan untuk mendukung perjuangan ULMWP untuk
menentukan nasib sendiri dari Indonesia.
Jaminan dari Ketua MSG
Seperti
diberitkan sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare
selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan peningkatan status keanggotaan
ULMWP menjadi anggota penuh di MSG.
Hal
itu disampaikan Sogavare ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di
Port Vila, ibu kota negara Kepulauan Solomon, pada hari Kamis (12/5). Mereka
meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.
Isu-isu
itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini
memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka
klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.
Delegasi
menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan
Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada
bulan Juni 2015.
Namun
mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di
Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di
ambang kepunahan.
Dikatakan
situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk
dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi
prioritas MSG untuk segera diatasi.
Perdana
Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua
Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga
menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu,
Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi
anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.
Perdana
Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan
melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru
Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP
sebagai anggota penuh MSG.
Dia
mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan
dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat.
Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk
bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi
yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.
Perdana
Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk
dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia
menambahkan bahwa "Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu
mengambil beberapa sikap keras."
Delegasi
pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob
Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi
didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.
Indonesia Menolak
Di
sisi lain, Indonesia dengan tegas menolak keinginan ULMWP dan menyebutnya
sebagai kelompok separatis.Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian
Luar Negeri, Desra Percaya, tidak benar bahwa ULMWP akan mendapat peningkatan
status menjadi anggota penuh.
“ULMWP
adalah gerakan separatis di sebuah negara berdaulat. Gerakan itu tidak memiliki
legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua," kata dia pada pertemuan
tingkat menteri MSG di Lautoka, Fiji, belum lama ini.
Oleh
karena itu, menurut Desra Percaya, dalam pertemuan tingkat menteri di Fiji, MSG
hanya mencatat permohonan ULMWP dan membetuk komite untuk membicarakan kriteria
keanggotaan. Menurut dia, sejumlah anggota MSG lebih memilih Indonesia sebagai
anggota penuh ketimbang ULMWP.
Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ulmwp-tiba-di-kepulauan-solomon-jelang-ktt-msg
No comments:
Post a Comment