Daftar Beberapa Operasi Militer yang Terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023

Daftar beberapa operasi militer yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023

Boudimi News___- Operasi Trikora (1961-1962): Operasi militer yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno untuk merebut Papua Barat dari Belanda. Operasi ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Papua Barat dan memaksa Belanda menyerahkan wilayah tersebut ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 1962.

- Operasi Sadar (1977-1978): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menumpas gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah di Papua. Operasi ini melibatkan pengeboman udara, penyerangan darat, dan pembakaran desa-desa yang diduga menjadi basis OPM. Operasi ini menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Sapu Bersih (1981-1982): Operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membersihkan sisa-sisa OPM yang masih bergerilya di hutan-hutan Papua. Operasi ini menggunakan taktik penyisiran dengan melibatkan ribuan tentara dan warga sipil yang dipaksa menjadi pemandu. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Wibawa (1996-1997): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengamankan wilayah Papua menjelang Pemilu 1997. Operasi ini bertujuan untuk menekan gerakan separatis dan pro-demokrasi yang berkembang di Papua. Operasi ini melibatkan penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis, tokoh adat, dan pemimpin gereja di Papua.

- Operasi Tumpas (2000-2001): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah era reformasi untuk menindak kelompok sipil bersenjata yang menyerang fasilitas-fasilitas militer dan pemerintahan di Papua. Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembantaian 24 tentara di Mapenduma pada 2000 dan pembajakan pesawat Garuda di Merauke pada 2001. Operasi ini juga menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Terpadu (2018-sekarang): Operasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah era Jokowi untuk menumpas kelompok sipil bersenjata yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Nduga pada 2018 dan penembakan pesawat Trigana Air di Yahukimo pada 2021. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

Sumber:

(1) Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak .... https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan.

(2) 'Pendekatan baru' di Papua, antara harapan penurunan .... https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59345248.

(3) Mengapa Konflik Papua Tak Kunjung Selesai - Nasional - Tempo. https://majalah.tempo.co/read/nasional/165033/mengapa-konflik-papua-tak-kunjung-selesai.

KOMPAS.com (https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan)

Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak Berhasil Selesaikan Masalah

Pengamat dari Institute of Southeast Asian Studies mengatakan, operasi militer tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Read More

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua :

1. Masyarakat di Kabupaten Ndugama 5 tahun di pengungsian sejak 2019 - 2023; 

2. Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang 3 tahun di pengungsian sejak sejak September 2021, 

3. Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya 4 tahun di pengungsian, 

4. Masyarakat di Kabupaten Puncak Papua 4 tahun dipengungsian, 

5. Masyarakat di Kabupaten Sorong May Brat 4 tahun di pengungsian dn  

6. Masyarakat di Kabupaten Yahukimo 3 tahun di pengungsian. 

Ibarat sang kepala negara tidak melihat Belalang besar di dalam kandangnya (Papua). Namun bisa lihat semut kecil jauh di seberang Lautan Palestina. 

Presiden Jokowi kirim delegasi dibawah pimpinan ibu Menlu Retno Masudi pergi mendukung Palestina dan pengungsi Afganistan di Sidang Umum PBB ke 78, 23 September 2023. 

Jakarta Konsisten dan sikap dukungan Indonesia pada nasib Palestina dibacakan dalm Sidang Tahunan PBB ke 78 di USA Amerika Serikat. Ibu Menlu Retno Marsudi  kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Dan bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-78: Dari Semangat Dasasila Bandung Hingga Absennya Jokowi

24/09/2023

Rivan Dwiastono

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, Sabtu, 23 September 2023.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York. Menlu Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang kembali tidak hadir di acara tahunan itu. Retno mengingatkan semangat Dasasila Bandung untuk mewujudkan solidaritas global.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membuka pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu (23/9) siang waktu Amerika Serikat (AS) dengan memamerkan busana yang dia kenakan yang terbuat dari kain khas Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut kain khas berbagai daerah lain yang dikenakan oleh delegasi Indonesia.

Berbagai kain khas daerah yang diperkenalkan Retno adalah representasi Bhineka Tunggal Ika, prinsip yang ingin Indonesia dorong sebagai solusi dari masalah defisit kepercayaan dan ketidaksetaraan yang dihadapi dunia saat ini.

"Kami beragam, tapi kami satu," ungkapnya.

Menlu Retno kembali menekankan pentingnya menggalakkan kembali solidaritas dan tanggung jawab bersama, sesuai tema sidang tahunan yang ingin memupuk kembali rasa saling percaya. Ia mengingatkan bahwa semangat yang juga tertuang dalam Dasasila Bandung hampir lebih dari enam dekade lalu itu masih terus relevan hingga saat ini.

"Bagi Indonesia, kepemimpinan dunia tidak seharusnya mengedepankan kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte pihak lain," ungkapnya. "Nasib dunia ini tidak boleh ditentukan oleh segelintir (negara-negara) besar,” tegasnya.

Menggarisbawahi konsistensi sikap Indonesia pada Palestina, Menlu Retno kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Ia juga mengutarakan dukungan Jakarta bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

Mengenai invasi Rusia ke Ukraina, sama seperti tahun lalu, Retno tidak menyebut nama kedua negara dalam pidatonya. Namun, dia menegaskan kewajiban semua negara untuk menghormati hukum internasional, khususnya prinsip dasar tentang kedaulatan dan integritas wilayah.

Ia juga menuntut negara-negara maju, atau biasa disebut negara-negara Global North, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memerangi perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, termasuk melalui pendanaan iklim, investasi hijau dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, alias Global South.

KTT ASEAN-PBB yang diselenggarakan sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. 

Seberapa Besar Keberhasilan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN?

Retno berharap, akses teknologi digital yang aman, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga diberikan demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jokowi Absen Lagi

Dalam pidatonya, Retno juga menyinggung keberhasilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) – yang tahun ini dipimpin oleh Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) – dalam menavigasi diri melalui dinamika geopolitik di kawasan. Ia mengatakan bahwa ASEAN tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam persaingan pengaruh.

Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang selama hampir sembilan tahun pemerintahannya tidak pernah hadir langsung mengikuti Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)

Sepanjang masa kepemimpinan pertamanya pada 2014-2019, Jokowi rutin mengirim Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berpidato di hadapan majelis. Pada periode kedua sejauh ini, Jokowi sudah mengirim Menlu Retno pada 2022 dan 2023.

Jokowi sendiri baru dua kali menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum, yaitu pada 2020 dan 2021 di tengah pandemi COVID-19. Itu pun melalui rekaman video karena sidang pada 2020 digelar secara daring (online) untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu. Sedang pada 2021, sidang digelar secara daring dan luring (offline)

Saat ditanya mengenai pandangan presiden tentang Sidang Majelis Umum PBB bagi Indonesia yang tidak pernah dihadiri langsung oleh presiden, Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi masih menganggap relevan forum tersebut.

“Sangat relevan, karena di sinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Pertanyaannya, sebenarnya, apakah Indonesia pernah absen dalam fora-fora di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak. Bahkan kita sangat aktif di berbagai fora, termasuk di PBB,” kata Retno.

Menlu RI Retno Marsudi berbicara pada acara Solidaritas Global dengan Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan di sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa (19/9). (Twitter: Menlu RI)

BACA JUGA:

Retno: Indonesia Berbagi dengan Afghanistan Cara Tangani Hak-hak Perempuan

Kesempatan yang disia-siakan

Peneliti untuk Program Asia Tenggara di CSIS Washington, D.C., Andreyka Natalegawa, mengatakan absennya Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB tidak hanya menunjukkan fokus Jokowi yang sejak semula inward-looking atau lebih mementingkan urusan dalam negeri, tetapi juga pendekatan pragmatis kebijakan luar negerinya.

Andreyka melihat kecenderungan Jokowi yang lebih aktif menghadiri forum-forum internasional yang lebih kecil, seperti G20 (kelompok 20 negara ekonomi terbesar), KTT ASEAN atau bahkan BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) beberapa saat lalu. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia diundang sebagai pengamat (observer). Hal itu menunjukkan sikap pragmatis Jokowi karena forum-forum tersebut menawarkan hasil yang lebih konkret pada isu-isu yang lebih spesifik.

Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.

Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.

Meski demikian, ia menilai bahwa ketidak hadiran Jokowi secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB merupakan kesempatan yang disia-siakan.

“Meskipun pertemuan Sidang Majelis Umum PBB tidak seaktif pertemuan beberapa kelompok yang lebih kecil dalam mencapai hasil-hasil yang nyata, pertemuan di PBB tetap menjadi platform yang penting untuk memberi sinyal, terlibat dengan komunitas internasional yang lebih luas, dengan negara-negara yang tidak biasanya akan Presiden Jokowi ajak bicara dalam pertemuan atau keterlibatan bilateral," papar Andreyka.

Tidak sampai situ, Andreyka menilai, ketidakhadiran Jokowi juga berdampak negatif pada citra Indonesia di kancah dunia. Muncul persepsi dari beberapa negara, seperti AS, Inggris, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan, yang menganggap Indonesia tidak memaksimalkan perannya di panggung internasional, padahal memiliki sumber daya dan kemampuan diplomatik yang berlimpah.

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara berturut-turut pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB hampir menciptakan kesan bahwa Indonesia memang tidak mau terlibat pada tataran politik tertinggi, dan itu sungguh reputasi kurang bagus yang sulit dihilangkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, presiden Indonesia yang akan datang menanggung beban pekerjaan rumah untuk membangun kembali kepercayaan dan melibatkan Indonesia di ranah global, agar dapat tetap menelurkan kebijakan luar negeri di masa depan yang sejalan dengan kepentingannya.

Presiden Jokowi sendiri masih memiliki satu kesempatan terakhir pada tahun depan untuk dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, AS. [rd/em/ft].

Sumber : Akun FB : SorogoOckySerogo Serogo

Read More

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver.

Boudimi News___ Militer gabungan Indonesia TNI/Polisi membangkang membunuh masyarakat sipil Asli Papua dan telah lakukan operasi masif hingga membunuh ibu ibu dan anak bayi di bawah umur, Pendeta di tembak mati, pimpinan gereja ditangkap dipukuli hingga babak belur. Uang milik gereja yang ada dalam gereja menjadi penjarahan TNI/Polisi, Kebun kebun masyarakat dihancurkan, ternak babi peliharaan di bunuh menjadi santapan militer TNI/polisi, dan rumah rumah masyarakat sipil dibakar menjadi puing puing, dengan dalilh operasi penegakan hukum, oleh aparat keamanan negara TNI/Polisi adalah : Masyarakat sipil di Kabupaten Ndugama, masyarakat sipil kabupaten Intan Jaya, masyarakat sipil kabupaten Puncak Papua, masyarakat sipil kabupaten Yahukimo, masyarakat sipil kabupaten Pegunungan Bintang dan masyarakat sipil di kabupaten Sorong Maybrat. 

Karena hal ini dilakukan atas perintah para petinggi negara Jakarta dengan dalil menjaga keutuhan kedaulatan NKRI harga mati. Bagian ini demi mencegah agar, bantuan pihak negara asing jangan cepat mengakses masuk membantu Papua. Maka itu, militer gabungan Indonesia tidak lengah dan tidak kecolongan dalam segi keamanan harus tegakan sesuai perintah petinggi negara.  

Pembangkangan masif, kini masih terus dilakukan di tanah Papua mulai dari Sorong Maybrat sampai Almasuh Merauke. Di mana Jakarta sudah kirim SELURUH KEKUATAN, puluhan ribu pasukan militer gabungan berdatangan di Papua, dalam jumlah besar: TNI/Polisi, BLOKADE MOBIL BRIMOB, PASUKAN SETAN, PASUKAN Tenggorak, KOPASUS, MARINIR, DELTA FORCE, DENSUS 88, KOSTRAD, DENJAKA dan PASUKAN HANTU RIMBA. 

Yang sampai hari ini, negara Indonesia oleh Pasukan gabungan TNI/Polisi tidak segan segan, mereka memilih melakukan operasi melalui Udara, hingga membombaldir menghujani rumah rumah masyarakat sipil di perkampungan, bangunan gedung gereja dibakar; kebun ternak di hancurkan semua dengan menggunakan Kamera Drown dan helikopter milik TNI, melawan pasukan TPNPB. Di mana hal ini dilakukan oleh militer TNI/Polisi agar masyarakat sipil Papua segera kosongkan, tinggalkan pergi dari kampung halaman mereka. Supaya

TNI/ Polisi segera dirikan pos pos penjagaan, seperti kantor distrik, gedung sekolah dan puskesmas dijadikan pos penjagaan TNI/polisi dan POS BRIMOB Blokade Mobil. 

Sehingga terjadi mogok kerja seluruh aktifitas masyarakat sipil di perkampungan dan perkotaan di wilayah wilayah konflik bersenjata pasukan TPNPB melawan TNI/polisi di Papua. Sebab, hal ini dilakukan atas perintah para petinggi petinggi negara di Jakarta bahwa: (Membumihanguskan dahulu Papua, Urusan HAM Belakang).

Nah, inilah target rahasia negara selama ini terselubung sepanjang operasi berlangsung di tanah Papua. 

Pemerintah Indonesia benar-benar kehabisan nalar berfikir secara akumulasi untuk menata papua dengan baik dan benar. Konteks ini, bagi kaum penjajah indonesia, Jakarta tidak mungkin berulang pada masa sejarahnya yang tak terukur di papua. 

Semua perjalanan panjang ini akan berakhir dengan suatu peristiwa yang berdarah darah diseluruh tanah Papua Sorong sampai Merauke, sekalipun itu tidak kita inginkan bersama, tapi sudah tentu dan pasti berujung pada titik itu. Karena sampai hari ini, banyak terdengar ratapan tangis mama mama asli Papua di balik gunung, hutan rimba melambung jauh tangisi karena kehilangan hak hidup mereka, dan kampung halaman negeri mereka di bakar menjadi puing puing kejamnya negara oleh militer gabungan Indonesia. 

Akibat dari kekejaman negara oleh pasukan gabungan TNI polisi, maka masyarakat pribumi, terpaksa mereka diusir keluar tinggalkan kampung halaman mereka, sejak moyang leluhurnya mereka hidup beranak cucu hingga turun temurun.

Dunia sibuk, dan membuka mata terhadap Perang Rusia dan Ukraina. 

Namun betul betul dunia HAM sedang membisu menutup mata dan menutup telinga, mengabaikan konflik Papua yang berkepanjangan terjadi sejak tahun 1961 hingga sekarang ini. Dimana berawal sejak Indonesia Invasi mencaplok tanah papua masuk dalam bingkai negara Indonesia, adalah akar masalah. Dan menjadi sejarah hingga detik ini. Kepada para diplomat Papua yang diluar negeri bahwa: Jakarta itu, dia sangat licik dan pandai memainkan perannya diantara negara Cina dan USA Amerika Serikat. Jakarta selalu Menjalin Hubungan Baik Dengan CINA selama ini dan Mendapatkan Pinjaman Dana yang besar untuk Membiayai Proyek Di Seluruh Indonesia. Jakarta Juga Mendapatkan Bantuan Dana dan Pelatihan Militer dari USA Amerika Serikat sebagai Sekutunya. Jadi saat Ini terjadi Perebutan, karena pengaruh Wilayah Pasifik oleh Amerika dan Cina. 

Apakah Jakarta Memihak Amerika atau Sebaliknya Memihak Cina? apabila di Kemudian hari situasi menjadi tak terkendalikan. Tetapi Jakarta tidak akan pernah Peduli dan mau Memihak Salah Satu Blok. Target Jakarta adalah Bagaimana caranya Mendapat Keuntungan dari Perseteruan Cina dan Amerika. Sehingga disitulah hebatnya Jakarta, Indonesia Memainkan Politik Bebas Aktif bermain dua Kaki. Demi mendapatkan Dana dari Cina dan Amerika. Kemudian selanjutnya Jakarta membantu negara-negara di kepulauan Pasifik, untuk menutup mulut dan mematahkan dukungan Isu Papua merdeka di wilayah Pasifik. Peristiwa ini adalah pengulangan sejarah yang pernah dilakukan Presiden Soekarno di mana Soekarno mengadu domba Amerika dan Unisoviet. Untuk Mendapatkan Papua dari Tangan Sekutu USA Amerika yaitu Belanda.

Jadi kepada para diplomat Papua yang diluar negeri, segera bersatu, karena satu satunya cara untuk mendapatkan simpati dari komunitas dunia international dan Mengimbangi strategi diplomasi Jakarta adalah, Sumber Daya Alam Papua.

Sebagai Taruhannya Kepada Siapa saja Yang Bersedia Membantu Peralatan perang kepada Militer Papua (TPNPB). Ingat! Tidak peduli dari Latar belakang apapun. Karena Sumber Daya Alam Papua, sangat Banyak, Negara-negara anggota PBB yang bersedia, siap mengirimkan Prajuritnya bertempur untuk Papua.

Dengan Sumber Daya Alam yang Melimpah, Semua Kebutuhan yang di Perlukan TPNPB akan diberikan.

Karena Sumber Daya Alam Papua Akan menjadi jaminan Konflik Perang Dunia Ketiga. Karena, Amerika dan Sekutunya Satu satunya yang Mengatur Dunia Ini.

Jadi para diplomat Papua harus banyak belajar pengalaman sejarah negara Afganistan, Iran, Kuba dan sebagian negara di Afrika. Sampaikan Kepada mereka, bahwa sebagian harta Karung (kekayaan) Papua menjadi jaminan, segera lakukan (MOU). Karena Sumber Daya Alam yang ada di Papua, akan mendapat persen membantu membangun negara mereka. Pengalaman ini harus dipahami baik, para diplomat Papua yang ada diluar negeri. 

Para diplomat Papua diluar negeri tidak bisa mengandalkan Egois, dengan ambisiusnya berjuang secara damai damai. Diplomat yang berjuang secara damai damai. Anda tidak bisa memenangkan pertempuran dan atau mengalahkan dua juta personil militer Aktif Indonesia saat ini siap mempertahankan NKRI harga mati, ingat itu. Sekali lagi stop! Egois dan Tinggi Hati. Percayakan lah satu komando yang jelas, yakni Komnas Tpnpb punya lapangan perang yang Jelas, akan memimpin, yang bertanggung jawab penuh dimata dunia internasional. Semuanya ini, menjadi pertanyaan kepada para diplomat Papua yang di luar negeri. Bagaimana tingkat lobi sesuai surat Diplomat Komnas Tpnpb kepada negara negara anggota PBB yang siap membantu peralatan (Logistic); kepada TPNPB; yang bergeriyah di medan perang melawan pasukan gabungan Indonesia TNI/polisi? 

Persatuan adalah menjadi kunci ampuh dan Jaminan. Segera bersatu dan mendesak Dewan HAM PBB, Jurnalis Asing, dan Palang Merah Internasional segera mengakses masuk ke Papua; demi selamatkan masyarakat yang tersisah, dari puntung api 🔥 kolonial indonesia, dengan cara merebut kembali kedaulatan Bangsa, yang telah lama dirampas jatuh ketangan musuh kolonial indonesia selama 61 tahun silam itu. Karena selama ini, masyarakat sipil banyak yang menjadi korban penembakan. Di Ndugama, Yahukimo, Intan Jaya, Peg. Bintang, Puncak Papua dan Sorong May Brat. 

Kehilangan hak hidup mereka, sebagain besar masyarakat telah memilih mengungsi kehutan hutan belantara, demi mencari perlindungan. Disini Kelalaiannya siapa? diplomat Papua yang diluar negeri? Yang harus bertanggung jawab penuh atas seluruh peristiwa yang terjadi di daerah konflik bersenjata TPNPB melawan pasukan kemanan gabungan TNI/polisi di Papua. 

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati bangsa tertindas. wa, wa, wa, wa.

02/10/23

Post.Bp Ank Kmpung 

Sumber : Akun Fb SorogoOckyserogo Serogo

-----------------------------------

Read More