Latest News

Boudimi News

BOUDIMI NEWS
Showing posts with label WEST PAPUA. Show all posts
Showing posts with label WEST PAPUA. Show all posts

Sunday, 19 March 2023

BEM Uncen tolak kedatangan Presiden Jokowi ke Papua

BEM Uncen tolak kedatangan Presiden Jokowi ke Papua

March 18, 2023
Jayapura, Boudimi News – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Tanah Papua. Sebab warga Papua, seperti di Maybrat, Nduga, Yahukimo, Puncak Papua, Jayawijaya, sedang berduka dan mengalami pengungsian besar besaran. keluarga mereka ditembak, pemerintah tidak memberikan solusi tetapi malah datang dengan kepentingan pembangunan di Jayapura.

Untuk itu, BEM Uncen  desak presiden Indonesia harus berdialog dengan orang  Papua.

Hal itu disampaikan ketua  Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Salmon Wantik, kepada sejumlah wartawan di salah satu Café di Waena, Sabtu (18/3/2023).

Wantik menilai kedatangan presiden Joko Widodo tidak menyelesaikan substansi masalah  di Papua.  Tetapi hanya berfokus ke infrastruktur.  Karena itu pihaknya  menolak kedatangan Presiden Joko Widodo yang ingin meresmikan Papua Youth Creative Hub.

“Terkait dengan kunjungan presiden Republik Indonesia ke Papua Salah satu agenda Ke acara Papua Youth Creative Hub untuk diresmikan di Youtefa kota Jayapura, kami mahasiswa Universitas Cendrawasih menolak kedatangan itu,” katanya.

Wantik mengatakan presiden hanya bicara infrastruktur . Padahal  di Papua juga harus membutuhkan pembangunan suprastruktur.

“Apalagi yang paling penting adalah bagaimana HAM di Papua itu harus diperhatikan,  hak untuk hidup nyaman dan damai di Papua itu harus diperhatikan. Semua orang  harus nyaman dan nyaman karena hari ini seperti kasus di Wamena yang mengorbankan 9 orang,  sampai sekarang pelakunya belum diungkap. Juga di Yahukimo,  masyarakat setempat harus mengungsi di beberapa tempat untuk mencari aman, kepala daerah sendiri tidak bisa menjamin masyarakat,” katanya.

Mahasiswa meminta agar presiden Jokowi memerhatikan nasib warga sipil di Tanah Papua yang dalam pengungsian. (*)

Link:  Jubi

Saturday, 18 March 2023

Tim lobi Papua Barat untuk bertemu dengan PM

Tim lobi Papua Barat untuk bertemu dengan PM

Oleh Hilaire Bule 15 Maret 2023  Diperbarui 15 Maret 2023

Delegasi beranggotakan lima orang dari Papua Barat tiba di Port Vila sebagai bagian dari kunjungan untuk melobi Papua Barat agar menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menjelang delegasi, Rex Rumakiekm mengatakan mereka yakin Papua Barat akan menjadi anggota penuh MSG tahun ini, kini Vanuatu yang selama ini sangat vokal dalam isu Papua Barat menjadi Ketua MSG.

Rumakiekm mengatakan mereka telah mengajukan permohonan ke Sekretariat MSG tanpa hasil, namun kali ini ada harapan bagi mereka untuk menjadi anggota penuh.

Papua Barat telah diberikan status pengamat dalam organisasi regional.

Rumakiek mengatakan mereka akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Ismail Kalsakau dan pejabat pemerintah lainnya selama kunjungan mereka.

Link: www.dailypost.vu

Friday, 17 March 2023

SUDAH SAATNYA BANGSA PAPUA PULANG KE NEGERINYA MELALUI JALAN LAIN

(Sebuah refleksi singkat perjuangan bangsa Papua yang mengembara dari pangkuan ke pangkuan)

Boudimi News__ Thema Nasional pada Perayaan Natal tahun 2022 adalah 'Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain'. Thema tersebut diangkat dari bacaan Alkitab yang terdapat dalam Injil Matius 2: 1-12 yang menceritakan kisah orang Majus dari Timur.

Thema itu diambil dari injil Matius Pasal 2 Ayat ke 12 "Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain".  

Tuhan mengutus malaikat kepada para majus dari Timur itu dan memberitahu bahwa Raja Herodes berniat membunuh bayi Yesus yang baru lahir itu, sehingga para majus diberitahu agar pulang ke negerinya melalui jalan lain. 

Selama ini bangsa Papua mengembara dari Pangkuan Belanda, ke Pangkuan Jepang, kembali lagi ke Pangkuan Belanda dan dipaksa masuk ke Pangkuan Indonesia. Selama itu pula bangsa Papua berusaha sekuat tenaga mencari jalan ke luar terbebas dari Padang Derita. 

Tetapi hingga kini bangsa Papua masih berputar putar di Padang Derita tanpa menemukan JALAN ke luar. Kita sudah gunakan TEORI LAMA, STRATEGI LAMA, CARA LAMA dan HIKMAT DUNIAWI, tetapi hingga kini kita belum menemukan JALAN KE LUAR untuk terbebas dari Padang Derita itu. 

Thema natal 2022: "Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain' ini mengingatkan kepada bangsa Papua yang sudah lama mengembara di Padang Derita selama kurang lebih 60 tahun.

Sudah saatnya bangsa Papua meninggalkan TEORI LAMA, STRATEGI LAMA, CARA LAMA dan HIKMAT DUNIAWI yang membuat kita tidak menemukan JALAN KE LUAR dan terus terpenjara dalam Padang Derita. 

Marilah kita pakai TEORI BARU, STRATEGI BARU, CARA BARU dan HIKMAT BARU dari Tuhan. Semua cara lama yang kita pakai selama ini tidak memberi solusi bagi bangsa Papua untuk terbebas dari kurungan Padang Derita itu.

Sudah lama 60 tahun para tokoh Papua keliling dunia mencari pertolongan, tetapi dunia tidak segera datang menolong kita. Mengapa? Karena dunia hanya mencintai EMAS Papua (Sumber Daya Alam Papua), sedangkan MAS Papua (orang asli Papua) tidak dicintai, malah justru dibantai bagai binatang. 

Jangan kita terus berharap kepada dunia, karena hingga sampai saat ini negara negara di dunia sudah lama bersekutu dengan Negara Indonesia untuk melumpuhkan dan membasmi bangsa Papua melalui kerjasama bilateral dan multi lateral dalam berbagai bidang, kecuali negara Vanuatu dan negara tertentu lainnya.

Setelah kita malang melintang mengembara 6 dekade lebih di Padang Derita, Tuhan Allah sudah mengutus malaikat-Nya dan Roh Kudus untuk menyampaikan kehendak dan rencana Tuhan. Kita bersyukur bahwa masih ada orang Papua yang dipilih Tuhan sebagai alat-Nya untuk menyampaikan Visi Misi Tuhan tentang masa depan bangsa Papua menjelang akhir zaman.

Marilah kita pulang kembali ke negeri Tanah Suci Papua melalui TEORI, STRATEGI, CARA dan HIKMAT dari Tuhan. Tentang hal itu kami dari Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2) sudah merumuskan dalam sebuah buku yang berjudul: 'BERGULAT MENUJU TANAH SUCI PAPUA' setebal 334 halaman (buku itu sedang dijual, jika ada yang berminat). 

Buku itu kami tulis dituntun Roh Kudus dan sudah diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2020 di Aula Asrama Tunas Harapan di Jayapura, sekaligus mengumumkan "Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Lahir Baru di Dalam Tuhan" sebagai dasar hukum berdirinya "Kerajaan Transisi Papua" atas kehendak dan perintah Tuhan.

Tak ada jalan lain untuk bangsa Papua terbebas dari Padang Derita, kecuali melalui JALAN yang Tuhan sudah buka ini yang sedang dikawal oleh JDRP2. Anda percaya atau tidak percaya, Anda terima atau tidak terima, camkanlah bahwa PINTU DUNIA bagi bangsa Papua sudah tertutup rapat. Hanya PINTU TUHAN yang sudah terbuka lebar. 

Marilah kita bersatu mengikuti JALAN yang Tuhan sudah buka itu; "Sudah saatnya bangsa Papua pulang ke negeri Tanah Suci Papua melalui JALAN LAIN yang Tuhan sudah buka itu yang sedang dikawal oleh JDRP2'. 

Ketika TAK ADA JALAN KE LUAR, Tuhan masih memberi kita JALAN KE LUAR dari PADANG DERITA menuju ke TANAH SUCI PAPUA. Untuk itu, marilah kita melengkapi prasyarat yang Tuhan Allah minta kepada setiap kita, yaitu BERTOBAT dari salah dosa, BERDAMAI dengan siapapun sekalipun musuh, dan BERSATU di dalam kehendak Tuhan yaitu 'Kerajaan Transisi Papua'.

Sesuai petunjuk Tuhan bahwa hanya orang BERTOBAT yang lahir baru di dalam Tuhan yang akan diizinkan Tuhan memasuki Tanah Suci Papua (Eden Papua) untuk menikmati susu madu yang melimpah.

Mari kita terlebih dahulu melaksanakan kehendak Tuhan, dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan; Maka Allah akan memberi apa yang kita rindukan; Seperti ada tertulis dalam kitab Injil Matius 6:33 "... carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu".

Bayi PAPUA sudah lahir pada 19 Oktober 1961 yang diumumkan secara resmi pada 1 Desember 1961. Tetapi ibu kandungnya PAPUA dipaksa nikah siri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama ini NKRI berusaha sekuat tenaga untuk membunuh anak PAPUA itu, tetapi ibunya sembunyikan dia sehingga anak itu sudah besar. 

Sudah lama anak PAPUA bersama ibunya mencari jalan ke luar dari Padang Derita. Marilah kita membawa ke luar anak PAPUA yang sudah dewasa itu bersama ibunya melalui JALAN yang Tuhan sudah buka yang sedang dikawal oleh JDRP2.

Akhirnya: "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar". 

Jayapura - Papua: Jumat, 17 Maret 2023

Oleh: Selpius Bobii, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2), Nomor Kontak 081343432699.

Monday, 13 March 2023

𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗔𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 (𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆)


𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗔𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 (𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆)

𝗣𝗢 𝗕𝗼𝘅 28, 𝗦𝗽𝗶𝘁 𝗝𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗡𝗦𝗪 2088

Senator Yang Terhormat Penny Wong

PO Box 6100 Gedung Parlemen Senat
Canberra ACT 2600

9  Maret 2023

Menteri Luar Negeri yang terhormat,

Saya menulis kepada Anda atas nama Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney tentang masalah Papua Barat. Tragisnya, situasi hak asasi manusia di Papua Barat semakin  memburuk.

Bentrokan terus terjadi antara aparat keamanan Indonesia ( TNI)  dan Gerakan Papua Merdeka ( TPNPB ), yang mengakibatkan   korban di kedua belah pihak. Aparat keamanan terus melakukan operasi militer terutama di dataran tinggi yang mengakibatkan kematian warga sipil dan orang-orang melarikan diri karena takut akan nyawa mereka. Operasi pasukan keamanan telah menciptakan sejumlah besar pengungsi internal.    

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat hingga Desember 2022, sebanyak 60.642 warga sipil telah mengungsi dan 732 di antaranya meninggal dunia akibat konflik bersenjata antara TNI dan Papua Merdeka. Pergerakan.

Dalam sebuah artikel di media lokal di Papua Barat (Jubi, 7 Maret 2023), diberitakan demikian 

Dalam sepekan terakhir, aparat keamanan melakukan operasi militer di Kabupaten Yahukimo yang menyita harta benda dan menangkap sejumlah warga sipil. Operasi pengamanan   dilancarkan militer setelah bentrokan  antara TNI dan TPNPB yang terjadi di  Distrik Dekai  .  Sebuah kelompok komunitas mahasiswa melaporkan (kepada media lokal) bahwa “pasukan keamanan menyita properti milik warga sipil dan masyarakat. Ada beberapa warga sipil yang ditangkap aparat saat penyisiran,”. 

Komunitas Pelajar  juga melaporkan bahwa karena operasi militer tersebut, masyarakat setempat ketakutan dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari. Para mahasiswa juga mengutuk aparat dan mendesak mereka untuk menghentikan pengiriman militer ke Yahukimo. Mereka juga mendesak Kapolres Yahukimo untuk menghentikan penangkapan warga sipil, dan segera membebaskan semua warga sipil yang ditahan serta mendesak pemerintah untuk menarik TNI dan polisi dari Kabupaten tersebut. 

Sejumlah Pemerintah tampaknya percaya bahwa situasi hak asasi manusia telah membaik di bawah Presiden Indonesia saat ini, namun   lembaga think-tank kebijakan pemerintah Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) mengatakan bahwa kekerasan di Papua cenderung meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Joko " Jokowi " Widodo.

Kami yakin Anda mengetahui situasi di Papua Barat dan kami tidak akan merinci semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baru-baru ini karena operasi militer di wilayah tersebut. 

Namun, kami ingin menarik perhatian Anda pada kutipan di bawah ini dari rilis media PBB.

JENEWA (1 Maret 2022) - Pakar hak asasi manusia PBB* hari ini menyatakan keprihatinan serius tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, mengutip pelanggaran yang mengejutkan terhadap penduduk asli Papua, termasuk pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal rakyat. Para ahli menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak ke wilayah tersebut, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran terhadap masyarakat adat.

“Antara April dan November 2021, kami telah menerima tuduhan yang menunjukkan beberapa kasus pembunuhan di luar hukum, termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta pemindahan paksa setidaknya 5.000 penduduk asli Papua oleh pasukan keamanan,” kata para ahli. Mereka mengatakan perkiraan jumlah pengungsi secara keseluruhan, sejak eskalasi kekerasan pada Desember 2018, berkisar antara 60.000 hingga 100.000 orang.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/indonesia-un-experts-sound-alarm-serious-papua-abuses-call-urgent-aid

Kami mendesak Anda untuk menggunakan jasa baik Anda dengan pemerintah Indonesia untuk mendesak Jakarta mengendalikan militernya di wilayah tersebut, mendesak penghentian semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik sebagai tanda itikad baik kepada rakyat West Papua.

Kami juga mendesak untuk memikirkan kembali bantuan militer kepada pasukan Indonesia sampai ada perbaikan situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Dengan hormat
Joe Collins
AWPA

---------------------------------------------

AWPA Sydney News pada 14:24

𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘣𝘭𝘰𝘬𝘪𝘳 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬

Saturday, 11 March 2023

Ini Delapan Agenda Tahapan yang Ditetapkan TPNPB

Ini Delapan Agenda Tahapan yang Ditetapkan TPNPB

10 MARET 2023

JAYAPURA, Boudimi News— Tentara Pembebasan Nasioanal Papua Barat (TPNPB- OPM) keluarkan ringkasan proses menuju persatuan hingga melahirkan agenda perjuangan Papua Merdeka di dalam tubuh TPNPB -Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam proses menuju persatuan dan melahirkan agenda terjadi dari dua tahap, yaitu revolusi tahapan yang sedang dilakukan dan revolusi total yang telah diputuskan dalam tahap persiapan.

Tahapan tersebut diakui Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Menurut Sebby, tahapan itu telah diumumkan oleh Komandan Operasi Umum TPNPB Mayjend Lekagak Telenggen di Markas Yambi.

“Berdasarkan itu, revolusi tahapan sudah dimulai di beberapa Kodap, yaitu Kodap Ndugama, Sinak, Intan Jaya, Puncak Papua, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Sorong Maybrat dan Yapen,” tukas Sebby.

Berikut adalah tahapan menuju revolusi total yang diagendakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM):

Pertama adalah tahap Konsolidasi
Konsolidasi telah dilakukan selama satu tahun, yaitu dari pertahanan TPNPB ke pertahanan yang ada di seluruh Wilayah tanah Papua, termasuk markas pemimpin yang nama mereka disebutkan. Tim telah bekerja keras untuk menghadirkan semua pemimpin, dan hasilnya telah dapat dijelaskan.  Ini adalah perjuangan demi menghasilkan cita-cita Rakyat Bangsa Papua Barat untuk berdaulat penuh,  tanpa penjajahan oleh bangsa manapun.

Kedua adalah tahap sidang pra konferensi tingkat tinggi (KTT) TPN-OPM
Tahap sidang pra konferensi tingkat tinggi telah dilaksanakan di Sentani, Jayapura, Papua pada 15 Maret 2012. Peserta yang hadiri adalah seluruh pertahanan TPN-OPM se tanah Papua.

Ketiga tahap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM
Tahap  konferensi yang telah dilaksanakan berlokasi di Markas TPN-OPM Perwomi Biak pada 1- 5 Mei 2012. Peserta yang dihadiri dari seluruh pertahanan TPN-OPM se tanah Papua.

Tahap keempat adalah pelantikan
Tahap pelantikan dilakukan di Tingginambut yang dilaksanakan pada 11 Desember 2012.

Tahap kelima adalah sambutan Panglima TPNPB- OPM
Tahap sambutan panglima tinggi TPNPB pada 11 Desember 2012.

Tahap keenam siaran pers TPNPB-OPM
Pada 13 Agustus 2019, manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan siaran Pers secara resmi atas sikap Panglima Tinggi TPNPB-OPM Gen. Goliath Tabuni dan semua perwira serta Panglima-Panglima Kodap TPNPB-OPM se-Tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2019 yang menolak secara resmi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ULMWP yang telah membentuk militer tandingan, yaitu West Papua Army (WPA) yang dilakukan oleh TRWP dan ULMWP.

Tahap kTetujuh tahap Revolusi Tahapan
Dalam revolusi tahapan, TPNPB melakukan beberapa serangan ke sejumlah basis-basis militer, seperti penyerangan yang dilakukan Egianus Kogeya dan anggotanya di Nduga pada 27 Mei 2020, di Intan Jaya, di Yahukimo, di Maybrat pada 10 Desember 2022, dan kontak tembak antara anggota TPNPB di kepulauan Yapen pada Desember 2022.

Tahap kedelapan menuju revolusi total
Komando Nasional TPNPB dalam sidang darurat yang telah dilaksanakan di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Desember 2022 telah ditetapkan agenda menuju revolusi total yang ditetapkan dua tahun ke depan. Dalam sidang darurat itu, TPNPB juga memekarkan dan menetapkan dua Kodap baru dari Kodap induk XV Ngalum Kupel, yaitu Kodap XXXV Bintang Timur dan Kodap XXXVI Oktahin di Pegunungan Bintang.

Sumber : suarapapua.com

3 Poin Pernyataan Pilot Susi Air yang 4 Pekan Disandera OPM


3 Poin Pernyataan Pilot Susi Air yang 4 Pekan Disandera OPM

Jumat, 10 Mar 2023 09:00 WIB

Jakarta, Boudimi News-- Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, menyampaikan sejumlah pernyataan usai sebulan disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dalam sebuah video, Mehrtens yang mengenakan jaket biru dan bertopi mengatakan OPM meminta dirinya menyampaikan beberapa poin.

1. Pilot asing dilarang terbang di Papua
"Saya diinstruksikan memberikan pernyataan ini. Tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka," ujar Mehrtens dalam video itu.

2. OPM minta PBB jadi mediator
Mehrtens juga mengungkapkan bahwa OPM meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi mediator untuk menangani kasus di Papua.

"OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia bekerja sama untuk kemerdekaan orang-orang Papua," ujar pilot Susi Air itu.

3. Dibebaskan jika Papua merdeka
Mehrtens juga membeberkan syarat OPM bakal melepaskan dirinya.

"OPM akan membebaskan saya setelah Papua merdeka," ungkap dia.

Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah OPM membakar pesawat Susi Air di Nduga, Papua. Hingga kini upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih terus dilakukan.

Pada Rabu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan operasi militer tak mungkin ditempuh sebagai jalan pembebasan Mehrtens.

Ia khawatir aksi tersebut bisa membahayakan Mehrtens atau masyarakat setempat.

"Kalau kita mau operasi istilahnya [penyerbuan] serentak, itu khawatir penduduk yang akan terkena karena mereka ini bersama-sama dengan penduduk," kata Yudo dalam konferensi pers pada Rabu.

Yudo juga menerangkan operasi penyelamatan itu berbeda dari yang lain karena OPM memindah-mindah Mehrtens dan berbaur dengan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah Selandia Baru juga meminta agar tak ada kekerasan dalam operasi pembebasan warganya dan mengutamakan keselamatan Mehrtens.

Indonesia dan Selandia Baru telah mengirim diplomat ke Timika untuk memantau operasi pembebasan itu.

(isa/bac)
 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230310083259-113-923213/3-poin-pernyataan-pilot-susi-air-yang-4-pekan-disandera-opm.

Nyawa dan Harga Diri AOP Tidak Bisa ditukar dengan Nilai Rupiah


Boudimi News, Adakah Harga diri dan martabat  nyawa Orang asli Papua disamakan dengan nilai Rupiah Indonesia dan Harta Kekayaan lainya???
Orang-orang asli Papua wajib Memahi betul, bahwa OAP selalu menjadi ancaman dengan berbagai  cara,  dalam bahaya skenario negara Intelegence BIN BAIS serta sistem licik kelihatan maupun tidak kelihatan lainya.

Ketika Orang asli Papua di tembak mati, di tabrak lari, dan melalui tindakan lain hingga Meninggal dunia, lalu pihak keluarga meminta agar ganti rugi berupa Uang atau Kekayaan lain maka Nyawa kita itu sangat murah dan tidak ada nilainya  di hadapan para penguasa Indonesia di atas Tanah Papua ini, sehingga mereka akan lakukan berbagai cara untuk melenyapkan OAP dari atas Tanah leluhur kita.

Kalau kita minta Indonesia bayar kepala berupa uang dan Kekayaan berarti hidup kita tidak ada nilainya dihadapan mereka.
Besok ada yang korban berarti bayar kepala dengan rupiah, lusa ada yang korban bayar kepala lagi, setiap kali begitu terus Minggu, bulan dan tahun sampai kita tidak sadar bahwa kita tinggal sedikit dan punah dimana titik yang sangat rawan punah.
Kita lupa si Pelaku Kejahatan itu  tidak pernah dituntut untuk segera usut tuntas setimbal perbuatanya.

Dikira nyawa dan harga diri OAP bisa dibeli dengan Rupiah Indonesia. Otomatis pandangan Indonesia Orang asli Papua itu tidak ada nilainya. Pandangan Indonesia OAP yang tertembak mati, diangkap hewan yang tidak memiliki harkat dan martabat sehingga negara akan memperlakukan semaunya atas Orang Asli Papua di atas Tanah ini.

Untuk itu kepada seluruh warga Orang Asli Papua, kita punya harga diri, Berwibawa, Beretika,  bermoral, Bermartabat.

 "Stop Minta Denda Bayar kepala, mintalah dan nuntut agar pelakunya diusut tuntas dan diproses hukum setimbal itu". 

Ingat...!!!

Karena kebiasaan buruk OAp ketika ada yang jadi Korban penembakan keluarganya selalu meminta Denda uang bayar kepala, maka negara Indonesia ini tentu sudah menyiapkan Triliunan rupiah, Dana untuk membayar nyawa orang asli Papua. Sesuai komitmen Indonesia bahwa:  "Orang-orang Jakarta Tidak Butuh Manusia Papua, Namun Jakarta Butuh Harta Kejayaan milik Orang Papua".  

Untuk itu, diingatkan kepada seluruh warga OAP dari Sorong sampai Merauke, kita Jangan pernah minta denda atau bayar kepalanya. Segera menuntut supaya Pelaku juga di proses Hukuman setimbal perbuatannya dia. 
Pada hal Orang-orang kita banyak Pembela Hukum, yang kerja di Lembaga Bantuan Hukum Papua LBH Papua, PAHAM Papua, Kontras Papua, ELSAM PAPUA, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua YKKMP dan masi banyak lagi penegak hukum ditanah Papua.

Terima kasih

Sumber : 
Post. Bp Ank Kampung

Friday, 31 March 2017

KISAH PERJALANAN KETIGA BERSAUDARA DI KOTA HOLLANDIA PADA TAHUN 2007-2014




 
Alm. Yoteni Giyai, S.E 

BOUDIMI NEWS, Pada tahun 2007 Alm. Yoteni Giyai telah menyelesaikan SMA Hikmah Yapis di kota Studi Jayapura (Hollandia) Papua di rumahnya kak Anamadi di jalan Sabang Merauke.

Setelah Alm. Yoteni Giyai  telah menyelesaikan SMA dirinya berfikir di dalam hatinya tidak baik Alm. Yoteni Giyai hidup keluar masuk di rumah orang.


Alm. Yoteni Giyai harus memperbaiki rumahnya bapak tua yang telah rapuk pada beberapa tahun yang lalu untuk melanjutkan jenjang berikutnya, Alm. Yoteni Giyai harus hidup keluar masuk di rumahnya sendiri.

Sesuai dengan rencananya, Alm. Yoteni Giyai telah memperbaiki rumah bapak tua yang telah rapuk pada beberapa tahun yang lalu di jalan Pipa Argapura Jayapura dan tinggal bersama dengan istrinya Delpila Anouw di dalam dua tahun.

Pada tahun 2009 Melianus Giyai dan Andarias Giyai telah menyelesaikan SMA. 

Kemudian memerintahkan oleh Alm. Yoteni Giyai adik berdua Kakak telah memperbaiki rumahnya bapak tua sehingga tidak perlu adik berdua melanjutkan jenjang berikutnya di Kota Studi lain. 


Adik berdua harus datang di Kota Studi Jayapura dan hidup menderita bersama denganku sampai kita bertiga mencapai puncak cita-cita dan suatu saat Tuhan akan memberikan Angin Segar Sepoi kepada kita bertiga dan suatu saat kita menjadi Orang Yang Sukses.

Ketiga bersaudara tersebut hidup menderita bersama di Kota Studi Holandia Papua dari tahun 2008-2012.

Pada tahun 2012 Alm. Yoteni Giyai telah menyelesaikan pendidikan dengan jurusan Sarjana Ekonomi. 

Pada bulan desember 2013 Alm. Yoteni Giyai telah mengangkat Karyawan pada PT.Bank Papua dan ditempatkan di PT.Bank Papua Cabang Nabire di kota Nabire.

Namun rencana dan rancangan manusia akan gagal jika tak sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan sehingga kak Yoteni Giyai telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 22 Maret 2017.

Adik berdua (MELIANUS GIYAI, S.IP dan ANDARIAS GIYAI, S.KOM) masih dan terus akan mengingat Kisah Perjalanan Kita Bertiga Dengan Tanggisan Mencari Ilmu di dalam Gubuk Penderitaan di Kota Studi Holandia.

Tetapi kakku, itulah waktumu yang tak bisa di hadang oleh siapapun, apapun dan sesuatupun".

"My Brother Mr. Yoteni Giyai, Good Bye for You"

"Adik berdua takkan melupakan jasamu sampai di akhir hayat"

Salam Hangat oleh adik berdua "MELGI dan ANGIX"


Oleh sebab itu rekaman di bawah ini hanya mengantar kepergiannya Kakku Alm. Yoteni Giyai kepada Bapa di Surga.

Selamat mendengarkan rekaman lagu yang berjudul " Wauwa Yoteni Koyaa Uwii, Wenekai Wiyaa Wado Gaadaa Daninoo,". 

Cipt : Andy Giyai,

Publikasi secara Video akan menyusul pada beberapa bulan mendatang.

Monday, 13 February 2017

BERTAMBAHNYA 1 TAHUN, UMUR PENDERITAAN BANGSA PAPUA MENJADI 55 TAHUN DI DALAM BINGKAI NKRI




 BOUDIMI NEWS,  Timika -- Terkait dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan bangsa Papua yang ke-55, kami (bangsa Papua) tetap akan merayakannya di seluruh pelosok tanah air West Papua dengan gaya masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah, sebab HUT bangsa Papua yang ke-55 ini sebagai penambahan umur Penderitaan, Pembunuhan, Pemerkosaan, Pencurian, Penindasan Pemusnahan ras terhadap bangsa Papua diatas negeri kami sendiri (Papua) yang ke-55 tahun.

Namun, di wilayah Timika, tidak ada kegiatan turun jalan atau Long March, sebab bangsa Papua memahami HUT bangsa Papua yang ke-55 bukan kegiatan Long March, namun kegiatan tersebut adalah HUT Pemusnahan Etnis bagi bangsa Papua, dimana orang Papua memanifestokan indentitas politik kebangsaannya sendiri. 55 tahun silam, aneksasi Papua oleh Indonesia melalui operasi Trikora hingga rekayasa Pepera 1969 seakan membenarkan kekuasaannya diatas tanah Papua, sampai saat ini menyebabkan penindasan tiada henti.

Untuk itu Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Timika menghimbau kepada seluruh bangsa Papua yang berdomisili di bumi Amungsa Timika, bahwa tidak ada kegiatan Long March atau turun jalan selain Ibadah di tempat. Kami mengenal kondisi yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kadang dari pihak lain sengaja di pasang untuk menciptakan situasi buruk dalam wilayah Timika, akan tetapi yang melakukan atau menciptakan situasi berlainan di Publik maka, itu bukan dari anggota KNPB dan PRD Timika, tetapi dari pihak-pihak lain yang sengaja di pasang untuk mengacaukan situasi di wilayah Timika.

Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Nasional Bangsa Papua dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Penanggungjawab Politik di wilayah Timika telah menghimbau sebelum jauh memasuki tanggal 1 Desember kepada seluruh bangsa Papua, agar tidak melakukan hal yang tidak di himbaukan oleh Badan Pengurus (KNPB) dan (PRD) di Timika, tetapi yang yang dilakukan adalah Ibadah di tempat seperti yang kita biasa lakukan tahun-tahun sebelumnya. HUT Bangsa Papua 1 Desember yang Ke-55 adalah HUT Penindasan dan Pemusnahan Ras Malanesia oleh Kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme Amerika. Selamat menyongsong! One People One Soul Oleh Sem Ukago Sekjen KNPB Timika

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/

Sunday, 12 February 2017

TUJUH SUKU SEKITAR FREEPORT INGIN DIALOG SEGITIGA

Ilustrasi. Pertambangan Freeport.



TIMIKA,– Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, mengatakan bahwa masyarakat tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia menginginkan adanya dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport, dan perwakilan tujuh suku.

“Masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilik hak ulayat daerah konsesi yang diwakili masing-masing kepala suku," kata Lenis di Timika, hari Minggu (12/2).

Ia mengatakan permintaan tersebut diungkapkan masyarakat tujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni) melalui masing-masing kepala suku pada pertemuan beberapa hari lalu.

“Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi hak-hak ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan Freeport menuju 2021,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Secara khusus dalam dialog dimaksud, menurut Lenis, perwakilan tujuh suku juga akan membicarakan terkait tanggung jawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pemilik hak ulayat wilayah konsensi.

Termasuk pembinaan kembali Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang di dalamnya juga terdapat lima suku yang lain.

“Masyarakat menginginkan agar apa yang menjadi hak mereka itu yang seharusnya diberikan langsung kepada mereka dan tidak lagi harus dikelola oleh Freeport tetapi oleh masyarakat sendiri, jangan lepas kepala lalu pegang ekor," katanya.

“Dari dana itu kan masyarakat bisa bangun rumah, membuka usaha, dan termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Lenis yang mengatasnamakan perwakilan tujuh suku menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dengan resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Sumber : http://www.satuharapan.com/

FOLLOW VIA FACEBOOK

HAK

"BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA"

RECENT POST