YLSM : JOKOWI-JK SEGERA DINTERVENSI KOMISI HAM PBB URUSAN PEMBUNUHAN KILAT TETENCANA DI PAPUA

Setelah presiden Indonesia Jokowi-Jk, dipilih 80 % dari rakyat Papua dalam pemilihan presiden, kekerasan negara dan kejahatan kemanusiaan terhadap Orang Asli Papua cukup meningkat tajam

dari hari ke hari hingga peristiwa tertembaknya alm. Eni Wanimbo (15) di Tolikara dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka tembak oleh TNI/POLRI pada 17 Juli 2015.

Presiden Indonesia dan para petinggi lainnya telah memihak kepentingan Islam-IINTEL-BIN-BMP,SIS dan lain-lain di Tolikara, Papua dan sekitarnya tanpa mempelajari kronologi peristiwa penembakan sesuai data dan keterangan di TKP, 17 Juli 2015 lalu.

Presiden Republik Indonesia Jokowi-JK dan jajarannya dinilai mementingkan kepentingan musolah saja di Tolikara, Papua. Sedangkan para Orang Asli Papua sebagai umat manusia ciptaan Tuhan Allah (Ugatame) telah dibiarkan begitu saja. Semua orang Indonesia termasuk Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, KAPOLRI dan lain-lain telah mengangkat hanya masalah pembakaran rumah, kios dan musolah di Tolikara.

Bukti Pembiaran Presiden, Jokowi-JK Terhadap Orang Asli Papua, adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Peristiwa Penembakan Kilat Terencana Paniai, Enarotali, terhadap 4 siswa SMA, 8 Desember 2014 masih belum diselesaikan,
2. Peristiwa penembakan TNI/POLRI terhadap Orang Asli Papua barat di Yahukimi,
3. Peristiwa penembakan TNI/POLRI terhadap Orang Asli Papua di Kamuu, kabupaten Dogiyai., 25 Juni 2015,
4. Peristiwa penembakan TNI/POLRI terhadap Orang Asli Papua di Tolikara, West papua, 17 Juli 2015.

Semua peristiwa penembakan TNI-POLRI terhadap Orang Asli Papua seperti tersebut di atas ini masih belum ditanggapi serius oleh Presiden Indonesia, Jokowi - JK untuk menjaga wibawa NKRI . Kapan lagi presiden Indonesia serius menanggani terhadap kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 kalau bukan sekarang? Siapa lagi yang akan datang berbicara tentang berbagai peristiwa kekerasan negara dan kejahatan kemanusiaan yang telah dan sedang dilaksanakan di Papua terhadap Orang Asli Papua?

Mengapa presiden Indonesia Jokowi-JK pentingkan musolah di tanah Papua sedangkan nyawa manusia Papua yang telah ditembak mati di tempat oleh TNI/POLRI begitu saja dibiarkan hingga saat ini 19 Juli 2015?

Sudah sangat jelas dan pasti, musolah, kios dan rumah serta kerugian lainnya akan digantikan dengan UANG DARAH ORANG ASLI PAPUA oleh NKRI dalam jangka waktu dekat atas desakan Presiden Indonesia Jokowi-JK.

Berdasarkan pernyataan pimpinan FPI Habib-RIzieq di Jakarta yang berkaitan dengan peristiwa pembakaran musolah, dengan bunyinya 2 x 24 jam pasukan jihad akan diturunkan ke Papua untuk melaksanakan tugas luka ganti luka, darah ganti darah dan nyawa ganti nyawa, maka nyawa Orang-Orang Asli Papua yang telah ditembak mati di tempat oleh TNI-POLRI di beberapa tempat di Papua seperti Paniai, Yahukimo, Dogiyai dan Tolikara ini kapan akan kembalikan nyawa-nyawa mereka untuk mereka dihidupkan kembali seperti semula di tanah leluhur mereka di Papua?

KOMNAS HAM RI telah membentuk Tim Adhoc Kasus Paniai Berdarah, tetapi tim tersebut di nilai sengaja diperlambat untuk menjalankan tugasnya di Enarotali dengan alasan tidak adanya dana. Kami menilai pernyataan seperti itu tidak masuk akal karena KOMNAS HAM RI dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia di bawah pengawasan Komisi HAM PBB.

REKOMENDASI :

Oleh karena itu, Presiden Indonesia Jokowi-JK segera diintervensi Komisi HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat Tetencana dengan cara mengirimkan pelapor khusus PBB ke Tempat Kejadian Perkara, seperti, Enarotali, Yahukimo, Dogiyai dan Tolikara pada kesempatan pertama sebelum meluasnya kekerasan di seluruh Papua.

Dilaporkan di Paniai, 19 Juli 2015

Servius Kedepa

Ketua Umum YLSM Pegunungan Tengah Papua Barat Kabupaten Paniai.

Sumber : http://www.kabarmapegaa.com/2015/07/ylsm-jokowi-jk-segera-dintervensi.html