CHARLOT SALWAI: PEMIMPIN PASIFIK SEPAKAT BAWA ISU PAPUA KE PBB

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP

Boudimi News,  – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut pada persoalan Papua.

Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).

Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan nada menyesal.

Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.

Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.

Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para pemimpim Forum.

“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait isu itu.(*)

Sumber : http://tabloidjubi.com