JENDERAL KEPULAUAN PASIFIK, MINGGU INI ISU PAPUA BARAT AKAN MENJADI AGENDA UTAMA PIF

Oleh Nic Maclellan (Kepulauan majalah Business) di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia

BOUDIMI NEWS, Isu Papua Barat akan menjadi agenda di minggu ini Pacific Islands Forum, di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia.

Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, mengatakan bahwa Papua Barat adalah isu sensitif bagi beberapa pemerintah Pacific, tapi satu yang perlu diperdebatkan.

"Ini adalah masalah yang perlu dikejar dan itu tidak akan pergi," katanya. "Negara kami lebih besar di wilayah seperti Australia dan Selandia Baru menyadari bahwa masalah ini tidak akan pergi tidur -. Dan itu tidak harus pergi tidur, karena sangat penting bagi wilayah kami"

Pada Forum tahun lalu di Port Moresby, Papua Barat adalah salah satu dari lima topik inti yang diusulkan kepada para pemimpin Forum melalui Kerangka Kerja Pacific Regionalisme - mekanisme baru untuk mengembangkan kebijakan regional dan aksi kolektif.

Dalam komunike akhir dari puncak Port Moresby, pemimpin Pacific menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas dua provinsi Papua tetapi "menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dari semua warga di Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai. "

Forum Ketua Perdana Menteri PNG Peter O'Neill ditugaskan untuk mendekati Indonesia untuk mengusulkan forum misi pencari fakta ke Papua Barat. Sebagai ketua keluar, O'Neill akan melaporkan kembali ke pertemuan minggu ini di Pohnpei, tetapi Indonesia telah membuat jelas bahwa misi apapun tidak diterima.

Di Pohnpei, Dame Meg Taylor menegaskan bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Suva telah mengatakan kepada Sekretariat Forum bahwa Jakarta tidak akan menyambut delegasi Forum, dan tidak nyaman dengan istilah "fakta."

Indonesia jelas tidak senang bahwa isu hak asasi manusia sedang terhubung ke pertanyaan yang lebih luas penentuan nasib sendiri, di daerah di mana gerakan kemerdekaan di Kaledonia Baru, Bougainville dan Guam sedang mempersiapkan untuk referendum atau plebisit status politik mereka.

Berbicara setelah pertemuan tingkat menteri di Australia Desember lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu - mantan Kepala Staf Angkatan Darat - mengatakan bahwa Papua Barat seharusnya tidak menjadi masalah untuk diskusi daerah:

"Ada negara-negara yang terlibat dalam isu Papua. Bagi kami, Papua berada di Republik Indonesia Serikat. Tidak ada solusi lain untuk berbicara tentang hal itu, itu saja, itulah cara itu. Jadi ini adalah agar semua orang akan tahu bahwa itu tidak perlu dibicarakan. "

Bahkan dengan Forum dibatasi oleh kebijakan dari anggota yang lebih besar seperti Australia, Papua New Guinea dan Fiji, negara-negara lain Kepulauan Pasifik terus mengadvokasi Papua Barat di panggung regional dan internasional.

Pada 2015 puncak Melanesian Spearhead Group (MSG), pemimpin Melanesia diberikan keanggotaan asosiasi untuk Indonesia, tetapi juga status pengamat ke Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP), organisasi payung bagi kelompok nasionalis Papua Barat berkampanye untuk menentukan nasib sendiri .

Tawaran ULMWP untuk keanggotaan penuh dari MSG telah diblokir oleh Papua Nugini dan Fiji, meskipun dukungan dari tiga anggota MSG lainnya: Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan kemerdekaan Kaledonia Baru Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).

Di bawah Perdana Menteri Manasye Sogavare, Kepulauan Solomon telah memperluas dukungan diplomatik untuk gerakan nasionalis Papua Barat, menyelaraskan dengan pendukung lama seperti Vanuatu dan FLNKS.

Di sela-sela pekan lalu Pemimpin Kepulauan Pasifik Conference (PICL) di Honolulu, Perdana Menteri Sogavare mengadakan pertemuan Koalisi Rakyat di Papua Barat, pertama kali diusulkan Juli lalu.

Sebagai pemimpin Forum tiba di Pohnpei untuk KTT minggu ini, Sekretaris Umum Forum Taylor mencatat: "Perdana Menteri Kepulauan Solomon telah disebut bersama-sama negara-negara lain yang tertarik dalam mengejar strategi alternatif untuk memastikan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Papua Barat dibangkitkan di tingkat internasional. "

Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS kini bergabung dengan Nauru, Tuvalu, Tonga dan Kepulauan Marshall, yang telah menyatakan dukungan untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Koalisi juga termasuk Asosiasi Kepulauan Pasifik Organisasi Non-Pemerintah (PIANGO), mencerminkan kesadaran masyarakat tumbuh pada masalah ini, informasi dari dalam Papua Barat dibagi secara internasional melalui media sosial.

Memperhatikan bahwa MSG juga terpecah dalam masalah ini, Dame Meg mengakui bahwa Forum debat akan terus menjadi salah satu yang sensitif untuk organisasi regional: "Tantangan di sini adalah - akan ada konsensus di antara semua pemimpin Pasifik?"

Perdana Menteri Sogavare tidak akan menghadiri retreat pemimpin 'ini Sabtu, tetapi perdebatan akan terus di wilayah tersebut dan internasional. Berikutnya April, Indonesia harus menyerahkan Universal Periodic Review lima tahunan tentang hak asasi manusia ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan isu Papua Barat akan menjadi pusat kajian.

Isu yang sedang berlangsung impunitas atas pelanggaran HAM di Indonesia telah kembali dinyalakan oleh penunjukan terbaru dari penjahat perang didakwa, Jenderal (purnawirawan) Wiranto, sebagai Menteri Koordinator Indonesia untuk Politik, Hukum dan Keamanan.  

Pada tahun 2003, Wiranto didakwa oleh pengadilan yang didukung PBB untuk perannya sebagai komandan militer di kekerasan pasukan keamanan selama tahun 1999 referendum kemerdekaan Timor-Leste.

Meskipun janji untuk meningkatkan dialog dengan para pemimpin Papua Barat di Jayapura, pengangkatan Wiranto oleh Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo telah mengisyaratkan bahwa tentara dan polisi akan terus memainkan peran sentral dalam transisi demokrasi Indonesia.

Sebagai orang Papua Barat terus mencari dukungan regional di pulau-pulau Pasifik, "masalah ini tidak akan pergi tidur, kata Dame Meg.


SUMBER: KEPULAUAN BISNIS / PACNEWS

Baca lebih lanjut: http://news.pngfacts.com/2016/09/west-papua-issue-to-be-pursued-says.html##ixzz4Jb7Kia4C