Pala Molisa dan Tere Harrison menyajikan sebuah petisi Papua Barat ke anggota parlemen Selandia
Baru Marama Davidson, Lousia Wall, Catherine Delahunty dan Su'a
William Sio, luar parlemen negara itu. 6 September 2016. - Foto: RNZI
BOUDIMI NEWS, Petisi berisi dukungan dan mendesak pemerintah
Selandia Baru untuk bertindak atas nasib bangsa Papua Barat diserahkan kepada
anggota Parlemen negara tersebut.
Sebanyak 1.367 tandatangan berisi desakan kepada pemerintah Selandia Baru diserah kepada Parlemen. Diterima oleh legislator dari Partai Buru dan Partai Hijau untuk dimasukan ke rapat parlemen.
Dilaporkan Radio New Zealand
Internasional, petisi tersebut berisi desakan kepada pemerintah Selandia Baru
agar turun tangan terkait situasi Papua Barat dan seraangkaian pelanggaran hak
asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Tindakan yang diambil oleh
solidaritas Papua Barat di negara tersebut termasuk memberi tekanan kepada
pemerintah Republik Indonesia yang tidak pernah menghargai hak-hak orang Papua
dan tindakan semenah-menah terhadap rakyat Papua Barat dalam hal kebebasan
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Solidaritas di negara ini menyeruhkan indonesia mendapat peringatan keras atas sejumlah tindakan tidak manusiawi terhadap orang Papua Barat seperti pembunuhan, penahanan, teror dan intimidasi terhadap ribuan orang Papua Barat dalam melakukan aksi damai di Papua Barat belakangan ini.
Solidaritas di negara ini menyeruhkan indonesia mendapat peringatan keras atas sejumlah tindakan tidak manusiawi terhadap orang Papua Barat seperti pembunuhan, penahanan, teror dan intimidasi terhadap ribuan orang Papua Barat dalam melakukan aksi damai di Papua Barat belakangan ini.
Desakan selanjutnya
menekankan kepada pemerintah Selandia Baru agar turun tangan serukan intervensi
PBB atas Papua Barat dan turut mendukung mengadvokasi persoalan Papua Barat
hingga ke badan PBB.
Sumber: Radio New Zealand
Editor : H.N Sobolim
No comments:
Post a Comment