Latest News

Boudimi News

BOUDIMI NEWS
Showing posts with label HUKUM HAM DAN POLITIK; WEST PAPUA. Show all posts
Showing posts with label HUKUM HAM DAN POLITIK; WEST PAPUA. Show all posts

Thursday, 26 October 2023

Daftar Beberapa Operasi Militer yang Terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023

Daftar beberapa operasi militer yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023
Boudimi News___- Operasi Trikora (1961-1962): Operasi militer yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno untuk merebut Papua Barat dari Belanda. Operasi ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Papua Barat dan memaksa Belanda menyerahkan wilayah tersebut ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 1962.

- Operasi Sadar (1977-1978): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menumpas gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah di Papua. Operasi ini melibatkan pengeboman udara, penyerangan darat, dan pembakaran desa-desa yang diduga menjadi basis OPM. Operasi ini menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Sapu Bersih (1981-1982): Operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membersihkan sisa-sisa OPM yang masih bergerilya di hutan-hutan Papua. Operasi ini menggunakan taktik penyisiran dengan melibatkan ribuan tentara dan warga sipil yang dipaksa menjadi pemandu. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Wibawa (1996-1997): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengamankan wilayah Papua menjelang Pemilu 1997. Operasi ini bertujuan untuk menekan gerakan separatis dan pro-demokrasi yang berkembang di Papua. Operasi ini melibatkan penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis, tokoh adat, dan pemimpin gereja di Papua.

- Operasi Tumpas (2000-2001): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah era reformasi untuk menindak kelompok sipil bersenjata yang menyerang fasilitas-fasilitas militer dan pemerintahan di Papua. Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembantaian 24 tentara di Mapenduma pada 2000 dan pembajakan pesawat Garuda di Merauke pada 2001. Operasi ini juga menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Terpadu (2018-sekarang): Operasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah era Jokowi untuk menumpas kelompok sipil bersenjata yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Nduga pada 2018 dan penembakan pesawat Trigana Air di Yahukimo pada 2021. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

Sumber:
(1) Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak .... https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan.
(2) 'Pendekatan baru' di Papua, antara harapan penurunan .... https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59345248.
(3) Mengapa Konflik Papua Tak Kunjung Selesai - Nasional - Tempo. https://majalah.tempo.co/read/nasional/165033/mengapa-konflik-papua-tak-kunjung-selesai.

KOMPAS.com (https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan)

Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak Berhasil Selesaikan Masalah
Pengamat dari Institute of Southeast Asian Studies mengatakan, operasi militer tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Thursday, 5 October 2023

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua :

1. Masyarakat di Kabupaten Ndugama 5 tahun di pengungsian sejak 2019 - 2023; 
2. Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang 3 tahun di pengungsian sejak sejak September 2021, 
3. Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya 4 tahun di pengungsian, 
4. Masyarakat di Kabupaten Puncak Papua 4 tahun dipengungsian, 
5. Masyarakat di Kabupaten Sorong May Brat 4 tahun di pengungsian dn  
6. Masyarakat di Kabupaten Yahukimo 3 tahun di pengungsian. 

Ibarat sang kepala negara tidak melihat Belalang besar di dalam kandangnya (Papua). Namun bisa lihat semut kecil jauh di seberang Lautan Palestina. 

Presiden Jokowi kirim delegasi dibawah pimpinan ibu Menlu Retno Masudi pergi mendukung Palestina dan pengungsi Afganistan di Sidang Umum PBB ke 78, 23 September 2023. 

Jakarta Konsisten dan sikap dukungan Indonesia pada nasib Palestina dibacakan dalm Sidang Tahunan PBB ke 78 di USA Amerika Serikat. Ibu Menlu Retno Marsudi  kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Dan bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-78: Dari Semangat Dasasila Bandung Hingga Absennya Jokowi
24/09/2023
Rivan Dwiastono

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, Sabtu, 23 September 2023.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York. Menlu Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang kembali tidak hadir di acara tahunan itu. Retno mengingatkan semangat Dasasila Bandung untuk mewujudkan solidaritas global.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membuka pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu (23/9) siang waktu Amerika Serikat (AS) dengan memamerkan busana yang dia kenakan yang terbuat dari kain khas Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut kain khas berbagai daerah lain yang dikenakan oleh delegasi Indonesia.

Berbagai kain khas daerah yang diperkenalkan Retno adalah representasi Bhineka Tunggal Ika, prinsip yang ingin Indonesia dorong sebagai solusi dari masalah defisit kepercayaan dan ketidaksetaraan yang dihadapi dunia saat ini.

"Kami beragam, tapi kami satu," ungkapnya.

Menlu Retno kembali menekankan pentingnya menggalakkan kembali solidaritas dan tanggung jawab bersama, sesuai tema sidang tahunan yang ingin memupuk kembali rasa saling percaya. Ia mengingatkan bahwa semangat yang juga tertuang dalam Dasasila Bandung hampir lebih dari enam dekade lalu itu masih terus relevan hingga saat ini.

"Bagi Indonesia, kepemimpinan dunia tidak seharusnya mengedepankan kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte pihak lain," ungkapnya. "Nasib dunia ini tidak boleh ditentukan oleh segelintir (negara-negara) besar,” tegasnya.

Menggarisbawahi konsistensi sikap Indonesia pada Palestina, Menlu Retno kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)
Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)
Ia juga mengutarakan dukungan Jakarta bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

Mengenai invasi Rusia ke Ukraina, sama seperti tahun lalu, Retno tidak menyebut nama kedua negara dalam pidatonya. Namun, dia menegaskan kewajiban semua negara untuk menghormati hukum internasional, khususnya prinsip dasar tentang kedaulatan dan integritas wilayah.

Ia juga menuntut negara-negara maju, atau biasa disebut negara-negara Global North, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memerangi perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, termasuk melalui pendanaan iklim, investasi hijau dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, alias Global South.

KTT ASEAN-PBB yang diselenggarakan sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. 

Seberapa Besar Keberhasilan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN?
Retno berharap, akses teknologi digital yang aman, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga diberikan demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jokowi Absen Lagi

Dalam pidatonya, Retno juga menyinggung keberhasilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) – yang tahun ini dipimpin oleh Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) – dalam menavigasi diri melalui dinamika geopolitik di kawasan. Ia mengatakan bahwa ASEAN tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam persaingan pengaruh.

Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang selama hampir sembilan tahun pemerintahannya tidak pernah hadir langsung mengikuti Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)
Sepanjang masa kepemimpinan pertamanya pada 2014-2019, Jokowi rutin mengirim Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berpidato di hadapan majelis. Pada periode kedua sejauh ini, Jokowi sudah mengirim Menlu Retno pada 2022 dan 2023.

Jokowi sendiri baru dua kali menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum, yaitu pada 2020 dan 2021 di tengah pandemi COVID-19. Itu pun melalui rekaman video karena sidang pada 2020 digelar secara daring (online) untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu. Sedang pada 2021, sidang digelar secara daring dan luring (offline)

Saat ditanya mengenai pandangan presiden tentang Sidang Majelis Umum PBB bagi Indonesia yang tidak pernah dihadiri langsung oleh presiden, Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi masih menganggap relevan forum tersebut.

“Sangat relevan, karena di sinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Pertanyaannya, sebenarnya, apakah Indonesia pernah absen dalam fora-fora di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak. Bahkan kita sangat aktif di berbagai fora, termasuk di PBB,” kata Retno.

Menlu RI Retno Marsudi berbicara pada acara Solidaritas Global dengan Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan di sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa (19/9). (Twitter: Menlu RI)
BACA JUGA:
Retno: Indonesia Berbagi dengan Afghanistan Cara Tangani Hak-hak Perempuan
Kesempatan yang disia-siakan

Peneliti untuk Program Asia Tenggara di CSIS Washington, D.C., Andreyka Natalegawa, mengatakan absennya Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB tidak hanya menunjukkan fokus Jokowi yang sejak semula inward-looking atau lebih mementingkan urusan dalam negeri, tetapi juga pendekatan pragmatis kebijakan luar negerinya.

Andreyka melihat kecenderungan Jokowi yang lebih aktif menghadiri forum-forum internasional yang lebih kecil, seperti G20 (kelompok 20 negara ekonomi terbesar), KTT ASEAN atau bahkan BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) beberapa saat lalu. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia diundang sebagai pengamat (observer). Hal itu menunjukkan sikap pragmatis Jokowi karena forum-forum tersebut menawarkan hasil yang lebih konkret pada isu-isu yang lebih spesifik.

Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.
Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.
Meski demikian, ia menilai bahwa ketidak hadiran Jokowi secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB merupakan kesempatan yang disia-siakan.

“Meskipun pertemuan Sidang Majelis Umum PBB tidak seaktif pertemuan beberapa kelompok yang lebih kecil dalam mencapai hasil-hasil yang nyata, pertemuan di PBB tetap menjadi platform yang penting untuk memberi sinyal, terlibat dengan komunitas internasional yang lebih luas, dengan negara-negara yang tidak biasanya akan Presiden Jokowi ajak bicara dalam pertemuan atau keterlibatan bilateral," papar Andreyka.

Tidak sampai situ, Andreyka menilai, ketidakhadiran Jokowi juga berdampak negatif pada citra Indonesia di kancah dunia. Muncul persepsi dari beberapa negara, seperti AS, Inggris, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan, yang menganggap Indonesia tidak memaksimalkan perannya di panggung internasional, padahal memiliki sumber daya dan kemampuan diplomatik yang berlimpah.

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara berturut-turut pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB hampir menciptakan kesan bahwa Indonesia memang tidak mau terlibat pada tataran politik tertinggi, dan itu sungguh reputasi kurang bagus yang sulit dihilangkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, presiden Indonesia yang akan datang menanggung beban pekerjaan rumah untuk membangun kembali kepercayaan dan melibatkan Indonesia di ranah global, agar dapat tetap menelurkan kebijakan luar negeri di masa depan yang sejalan dengan kepentingannya.

Presiden Jokowi sendiri masih memiliki satu kesempatan terakhir pada tahun depan untuk dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, AS. [rd/em/ft].

Sumber : Akun FB : SorogoOckySerogo Serogo

Monday, 2 October 2023

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver.

Boudimi News___ Militer gabungan Indonesia TNI/Polisi membangkang membunuh masyarakat sipil Asli Papua dan telah lakukan operasi masif hingga membunuh ibu ibu dan anak bayi di bawah umur, Pendeta di tembak mati, pimpinan gereja ditangkap dipukuli hingga babak belur. Uang milik gereja yang ada dalam gereja menjadi penjarahan TNI/Polisi, Kebun kebun masyarakat dihancurkan, ternak babi peliharaan di bunuh menjadi santapan militer TNI/polisi, dan rumah rumah masyarakat sipil dibakar menjadi puing puing, dengan dalilh operasi penegakan hukum, oleh aparat keamanan negara TNI/Polisi adalah : Masyarakat sipil di Kabupaten Ndugama, masyarakat sipil kabupaten Intan Jaya, masyarakat sipil kabupaten Puncak Papua, masyarakat sipil kabupaten Yahukimo, masyarakat sipil kabupaten Pegunungan Bintang dan masyarakat sipil di kabupaten Sorong Maybrat. 

Karena hal ini dilakukan atas perintah para petinggi negara Jakarta dengan dalil menjaga keutuhan kedaulatan NKRI harga mati. Bagian ini demi mencegah agar, bantuan pihak negara asing jangan cepat mengakses masuk membantu Papua. Maka itu, militer gabungan Indonesia tidak lengah dan tidak kecolongan dalam segi keamanan harus tegakan sesuai perintah petinggi negara.  

Pembangkangan masif, kini masih terus dilakukan di tanah Papua mulai dari Sorong Maybrat sampai Almasuh Merauke. Di mana Jakarta sudah kirim SELURUH KEKUATAN, puluhan ribu pasukan militer gabungan berdatangan di Papua, dalam jumlah besar: TNI/Polisi, BLOKADE MOBIL BRIMOB, PASUKAN SETAN, PASUKAN Tenggorak, KOPASUS, MARINIR, DELTA FORCE, DENSUS 88, KOSTRAD, DENJAKA dan PASUKAN HANTU RIMBA. 

Yang sampai hari ini, negara Indonesia oleh Pasukan gabungan TNI/Polisi tidak segan segan, mereka memilih melakukan operasi melalui Udara, hingga membombaldir menghujani rumah rumah masyarakat sipil di perkampungan, bangunan gedung gereja dibakar; kebun ternak di hancurkan semua dengan menggunakan Kamera Drown dan helikopter milik TNI, melawan pasukan TPNPB. Di mana hal ini dilakukan oleh militer TNI/Polisi agar masyarakat sipil Papua segera kosongkan, tinggalkan pergi dari kampung halaman mereka. Supaya
TNI/ Polisi segera dirikan pos pos penjagaan, seperti kantor distrik, gedung sekolah dan puskesmas dijadikan pos penjagaan TNI/polisi dan POS BRIMOB Blokade Mobil. 
Sehingga terjadi mogok kerja seluruh aktifitas masyarakat sipil di perkampungan dan perkotaan di wilayah wilayah konflik bersenjata pasukan TPNPB melawan TNI/polisi di Papua. Sebab, hal ini dilakukan atas perintah para petinggi petinggi negara di Jakarta bahwa: (Membumihanguskan dahulu Papua, Urusan HAM Belakang).

Nah, inilah target rahasia negara selama ini terselubung sepanjang operasi berlangsung di tanah Papua. 
Pemerintah Indonesia benar-benar kehabisan nalar berfikir secara akumulasi untuk menata papua dengan baik dan benar. Konteks ini, bagi kaum penjajah indonesia, Jakarta tidak mungkin berulang pada masa sejarahnya yang tak terukur di papua. 

Semua perjalanan panjang ini akan berakhir dengan suatu peristiwa yang berdarah darah diseluruh tanah Papua Sorong sampai Merauke, sekalipun itu tidak kita inginkan bersama, tapi sudah tentu dan pasti berujung pada titik itu. Karena sampai hari ini, banyak terdengar ratapan tangis mama mama asli Papua di balik gunung, hutan rimba melambung jauh tangisi karena kehilangan hak hidup mereka, dan kampung halaman negeri mereka di bakar menjadi puing puing kejamnya negara oleh militer gabungan Indonesia. 

Akibat dari kekejaman negara oleh pasukan gabungan TNI polisi, maka masyarakat pribumi, terpaksa mereka diusir keluar tinggalkan kampung halaman mereka, sejak moyang leluhurnya mereka hidup beranak cucu hingga turun temurun.
Dunia sibuk, dan membuka mata terhadap Perang Rusia dan Ukraina. 

Namun betul betul dunia HAM sedang membisu menutup mata dan menutup telinga, mengabaikan konflik Papua yang berkepanjangan terjadi sejak tahun 1961 hingga sekarang ini. Dimana berawal sejak Indonesia Invasi mencaplok tanah papua masuk dalam bingkai negara Indonesia, adalah akar masalah. Dan menjadi sejarah hingga detik ini. Kepada para diplomat Papua yang diluar negeri bahwa: Jakarta itu, dia sangat licik dan pandai memainkan perannya diantara negara Cina dan USA Amerika Serikat. Jakarta selalu Menjalin Hubungan Baik Dengan CINA selama ini dan Mendapatkan Pinjaman Dana yang besar untuk Membiayai Proyek Di Seluruh Indonesia. Jakarta Juga Mendapatkan Bantuan Dana dan Pelatihan Militer dari USA Amerika Serikat sebagai Sekutunya. Jadi saat Ini terjadi Perebutan, karena pengaruh Wilayah Pasifik oleh Amerika dan Cina. 

Apakah Jakarta Memihak Amerika atau Sebaliknya Memihak Cina? apabila di Kemudian hari situasi menjadi tak terkendalikan. Tetapi Jakarta tidak akan pernah Peduli dan mau Memihak Salah Satu Blok. Target Jakarta adalah Bagaimana caranya Mendapat Keuntungan dari Perseteruan Cina dan Amerika. Sehingga disitulah hebatnya Jakarta, Indonesia Memainkan Politik Bebas Aktif bermain dua Kaki. Demi mendapatkan Dana dari Cina dan Amerika. Kemudian selanjutnya Jakarta membantu negara-negara di kepulauan Pasifik, untuk menutup mulut dan mematahkan dukungan Isu Papua merdeka di wilayah Pasifik. Peristiwa ini adalah pengulangan sejarah yang pernah dilakukan Presiden Soekarno di mana Soekarno mengadu domba Amerika dan Unisoviet. Untuk Mendapatkan Papua dari Tangan Sekutu USA Amerika yaitu Belanda.

Jadi kepada para diplomat Papua yang diluar negeri, segera bersatu, karena satu satunya cara untuk mendapatkan simpati dari komunitas dunia international dan Mengimbangi strategi diplomasi Jakarta adalah, Sumber Daya Alam Papua.

Sebagai Taruhannya Kepada Siapa saja Yang Bersedia Membantu Peralatan perang kepada Militer Papua (TPNPB). Ingat! Tidak peduli dari Latar belakang apapun. Karena Sumber Daya Alam Papua, sangat Banyak, Negara-negara anggota PBB yang bersedia, siap mengirimkan Prajuritnya bertempur untuk Papua.
Dengan Sumber Daya Alam yang Melimpah, Semua Kebutuhan yang di Perlukan TPNPB akan diberikan.
Karena Sumber Daya Alam Papua Akan menjadi jaminan Konflik Perang Dunia Ketiga. Karena, Amerika dan Sekutunya Satu satunya yang Mengatur Dunia Ini.

Jadi para diplomat Papua harus banyak belajar pengalaman sejarah negara Afganistan, Iran, Kuba dan sebagian negara di Afrika. Sampaikan Kepada mereka, bahwa sebagian harta Karung (kekayaan) Papua menjadi jaminan, segera lakukan (MOU). Karena Sumber Daya Alam yang ada di Papua, akan mendapat persen membantu membangun negara mereka. Pengalaman ini harus dipahami baik, para diplomat Papua yang ada diluar negeri. 

Para diplomat Papua diluar negeri tidak bisa mengandalkan Egois, dengan ambisiusnya berjuang secara damai damai. Diplomat yang berjuang secara damai damai. Anda tidak bisa memenangkan pertempuran dan atau mengalahkan dua juta personil militer Aktif Indonesia saat ini siap mempertahankan NKRI harga mati, ingat itu. Sekali lagi stop! Egois dan Tinggi Hati. Percayakan lah satu komando yang jelas, yakni Komnas Tpnpb punya lapangan perang yang Jelas, akan memimpin, yang bertanggung jawab penuh dimata dunia internasional. Semuanya ini, menjadi pertanyaan kepada para diplomat Papua yang di luar negeri. Bagaimana tingkat lobi sesuai surat Diplomat Komnas Tpnpb kepada negara negara anggota PBB yang siap membantu peralatan (Logistic); kepada TPNPB; yang bergeriyah di medan perang melawan pasukan gabungan Indonesia TNI/polisi? 

Persatuan adalah menjadi kunci ampuh dan Jaminan. Segera bersatu dan mendesak Dewan HAM PBB, Jurnalis Asing, dan Palang Merah Internasional segera mengakses masuk ke Papua; demi selamatkan masyarakat yang tersisah, dari puntung api 🔥 kolonial indonesia, dengan cara merebut kembali kedaulatan Bangsa, yang telah lama dirampas jatuh ketangan musuh kolonial indonesia selama 61 tahun silam itu. Karena selama ini, masyarakat sipil banyak yang menjadi korban penembakan. Di Ndugama, Yahukimo, Intan Jaya, Peg. Bintang, Puncak Papua dan Sorong May Brat. 

Kehilangan hak hidup mereka, sebagain besar masyarakat telah memilih mengungsi kehutan hutan belantara, demi mencari perlindungan. Disini Kelalaiannya siapa? diplomat Papua yang diluar negeri? Yang harus bertanggung jawab penuh atas seluruh peristiwa yang terjadi di daerah konflik bersenjata TPNPB melawan pasukan kemanan gabungan TNI/polisi di Papua. 

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati bangsa tertindas. wa, wa, wa, wa.

02/10/23

Post.Bp Ank Kmpung 
Sumber : Akun Fb SorogoOckyserogo Serogo
-----------------------------------

Friday, 22 September 2023

SELAMAT DATANG VIKTOR YEIMO DARI PENJARA KORBAN RASISME



BOUDIMI News___ Selamat datang dari jeruji Penjara kecil ke penjara besar. Viktor Yeimo ditangkap karena menentang rasisme terhadap masyarakat Papua

Rasisme adalah virus yang menyebar, menginfeksi dan menghancurkan kesadaran hingga melahirkan kelas penindas & tertindas.

Jadi kami orang Papua bukan ras kera!
kami dihina!
Kamilah yang dipenjara!
Bahkan kami terbunuh.

Terkadang kebenaran mudah dibuktikan namun sulit untuk diakui dan diterima.

“Ketika rasisme menjadi api yang membakar kesetaraan, maka perlawanan adalah air hujan yang memadamkannya. karena menerima hukum rasis sebagai kebenaran ibarat mengangkat beban berat di pundak hati nurani. Maka jangan pernah lari dari panggilan moral”.

“Rasisme adalah penyakit yang sulit didiagnosis dan disembuhkan, kecuali melalui pembelajaran dan keterlibatan dalam mencerahkannya”.-Victor Yeimo.

Sekali lagi sambut Bapak Bangsa Papua Victor Yeimo, dari jeruji besi penjara Kolonial Indonesia Abepura Jayapura untuk bergabung & berjuang bersama rakyat tertindas di jalanan revolusi.

Maka jangan pernah berhenti memadamkan api revolusi hingga berakhirnya kemenangan kemerdekaan sebagai solusi demokratis dari penjajahan Indonesia.

Papua Barat, 23 September 2023

PEMERINTAH WAJIB PENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI YAHUKIMO

Siaran Pers

Nomor : 013 / SP-LBH-Papua / VIII / 2023

PEMERINTAH WAJIB PENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI YAHUKIMO

BOUDIMI News___ “Komnas Perlindungan Anak Indonesia segera melakukan Investigasi Terkait Perlindungan Khusus Kepada Anak yang menjadi Pengungsi Pasca Meninggalnya Pengungsi Balita Bernama Yuliana Matuan”

Pada prinsipnya Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk dari bencana atau konflik sebagaimana ditegaska pada Pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. Atas dasar itu, setelah melihat pernyataann Kepala Kepolisian Daerah yang menyatakan bahwa ada sejumlah warga dari Muara Bontoh yang meninggalkan tempat tinggal mereka dan berlindung ke empat lokasi di wilayah perkotaan Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Namun, beliau menyatakan ratusan warga Muara Bontoh itu bukan pengungsi secara langsung melahirkan pernyataan tersendiri sebab definisi pengungsi telah jelas diatur pada pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Yahukimo sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo sebagaimana terlihat dalam berita Pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan berupa 10 ton beras dan bahan makanan (Bama) lainnya serta sejumlah uang tunai kepada masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo. Bantuan tersebut diserahkan saat melakukan kunjungan terhadap empat posko pengungsian di kota Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada akhir pekan kemarin. Kunjungan itu, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli didampingi Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, Pj Sekda Suhayatno, Danki Brimob Iptu Jumari serta sejumlah Kepala OPD di Kabupaten Yahukimo (Baca : https://rri.co.id/papua/daerah/350193/pemda-yahukimo-beri-bantuan-ke-pengungsi-konflik-bersenjata). 

Terlepas dari istilah pengungusi diatas, Wahyu Hiluka selaku koordinator pengungsi di Dekai mengatakan bahwa Pada 6 September 2023 ada 674 warga Muara Bontoh yang telah mengungsi ke kawasan perkotaan Dekai pasca kontak tembak 21 Agustus 2023. Mereka tersebar di empat lokasi yang ada di kawasan perkotaan Dekai, dan telah menerima sejumlah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, namun belum mendapat pelayanan kesehatan. Heluka menyatakan ada 12 pengungsi yang tengah sakit. “[Sampai sekarang] belum ada tenaga medis yang datang memberikan pelayanan kesehatan warga yang berada di posko pengungsian. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada warga yang berada di pengungsian di Dekai,” katanya. (Baca : https://jubitv.id/kapolda-papua-sebut-warga-muara-bontoh-ke-perkotaan-dekai-bukan-pengungsian/). 

Terkait dengan pernyataan Heluka ada 12 pengungsi yang tengah sakit. “[Sampai sekarang] belum ada tenaga medis yang datang memberikan pelayanan kesehatan warga yang berada di posko pengungsian merupakan sebuah keharusan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah selaku Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana diatur pada Pasal 2, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pengungsi merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan “Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. pengiriman tenaga professional, b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan, c. pendirian posko kesehatan; dan d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. 

Pada pekembangannya Koordinator Pengungsi di Dekai Yahukimo, Provinsi Papua Tengah, Wahyu Heluka melaporkan salah satu Balita atas nama Yulian Matuan, berumur 1 tahun, dikabarkan telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, pada pukul 05: 30 WP di jalan komplek kali merah Dekai, Yahukimo (Baca : https://jubi.id/polhukam/2023/seorang-balita-dikabarkan-meninggal-di-kamp-pengungsian-di-yahukimo/). Berdasarkan Fakta meninggalnya salah satu balita bernama Yulian Matuan dalam pengungsian diatas secara langsung mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada Anak dalam situasi darurat dalam hal ini Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata” sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pada prinsipnya berdasarkan uraian Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan merupakan bagian langsung dari pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan (pangan)dan hak atas tempat tinggal (papan) yang dijamin dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga untuk memastikan implementasinya pada Masyarakat Pengungsi di Kabupaten Yahokimo maka diharapkan agar Komnas HAM Republik Indonesia dapat melaksanakan fungsi pemantauan dalam bentuk pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) huruf a, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar semua hak asasi manusia dari masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo dapat terpenuhi dengan maksimal. 

Dengan melihat ketentuan “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini” sebagaimana diatur pada Pasal 76, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta melihat fakta terabainya Perlindungan Khusus kepada Anak yang menjadi pengungsi di Kabupaten Yahukimo maka diharapkan agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat melakukan tugasnya khususnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak atas kasus meninggalnya balita pengusi bernama Yuliana Matuan. 

Berdasarkan uraian panjang diatas maka maka kami Lembaga Bantuan Hukum Papua mengunakan kewenagan berdasarkan ketentuan Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 100, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada : 

1. Presiden Republik Indonesia segera perintahkan Pj Gubernur Propinsi Papua Pegunungan Penuhi Hak Asasi Manusia Masyarakat Pengungsi Khususnya Pegungsi Anak Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;

2. Kapolri segera perintahkan Kapolda Papua untuk melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat Pengungsi Khususnya Pengungsi Anak Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014; 

3. Ketua Komnas HAM RI segera melakukan tugas pemantauan dalam bentuk pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) huruf a, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo;

4. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak atas kasus meninggalnya balita pengusi bernama Yuliana Matuan;

5. Bupati Kabupaten Yahokimo segera melakukan a. pengiriman tenaga professional, b. distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, c. pendirian posko kesehatan; dan d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sesuai perintah pada Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 16 September 2023

Hormat Kami

Copy 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA

EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
082199507613

Monday, 18 September 2023

KEKERASAN APARAT TERHADAP KETUA KLASIS GKIP KINGMI NDUGAMA. BAPAK ZAKIUS KOGEYA BERSAMA KELUARGA

KEKERASAN APARAT TERHADAP KETUA KLASIS GKIP. KINGMI NDUGAMA. BAPAK ZAKIUS KOGEYA BERSAMA KELUARGA. 

BOUDIMI NEWS___ Dini Hari ini pada tanggal 17 September 2023. waktu kira-kira 23.30, di kediamananya, Bapak zakius kogeya ibu kota Kenyam kabupaten Nduga, Aparat kepolisian satuan Brimob melakukan pengrebekan Kantor Kelasis, Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah azPapua Kenyam.

Dalam aksi pengrebekan kantor Klasis sekaligus melakukan penangkapan di rumahnya Bapak Zakius Kogeya dan keluarganya. Pihak kepolisian mendatangi kediamannya, tanpa alasan yang tidak jelas lalu melakukan tindaksn brutal seperti pengrebekan, pengurusakan dan penangkapan. 

"Dalam penangkapan tersebut, "Bapak Pdt.Nataniel Tabuni" bendahara 1 Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, bersama ketua Koordinator Penginjilan Bapak frengky tabuni S, Th. Sedang tidur di kantor Klasis Keneyam, lalu Aparat Brimob melakukan tindakan tak terpuji, menyerbu masuk ke dalam kantor Klasis tanpa menjelaskan alasan dan tujuan kedatangan mereka, serta tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Dan selanjutnya Aparat melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap parah pimpinan gereja Kingmi di Keneyam, West Papua".

"Dalam penangkapan ketua Klasis bersama rombongan oleh pihak Brimob di keneyam kabupaten Nduga, selain mereka mengepung, mereka juga  merusak kantor Klasis, selanjutnya Brimob naik ke lantai II ditempat yang kami sedang tidur. Mereka langsung  mengintrogasi kami, sambil sepak kami dengan sepatu laras panjang, tarik kami turun dan saat itu juga saya tanya mereka, kenapa malam-malam datang tangkap kami seperti pencuri, seketika saya bicara itu langsung mereka pukul saya dengan popoe senjata langsung hantam gigi saya sampai roboh".

"Setelah itu, Bapak ketua Kelasis berteriak dalam nama Yesus sambil beliau turun dari tangga lantai II. Brimop sudah kasih rusak pintu kamar yang sedang tidur oleh anak Ev. Urbanus Kogeya, S.Th. sedang tidur itu juga tarik keluar dari kamar. urbanus melihat bapak ketua Kelasis dipukul dan ditendang dengan sepatu laras seperti Bola".

Dalam penangkapan ini juga anak-anak ketua Kelasis yang sedang bersama tidur di kantor Kelasis tangkap semua dipukul hancur, kemudian langsung dibawa kepolres Keneyam" kabupaten nduga. untuk interogasi selanjutnya. 

Berikut adalah nama-nama yang ditangkap dan dibawa ke Polresta Keneyam, kabupaten Nduga, diantaranya:

1. Bapak Zakius Kogeya (Ketua Klasis KINGMI Kabupaten Ndugama)
2.  Bapak Nataniel Tabuni, S. Th (Bendahara 1 Gereja KINGMI di Tanah Papua).
3. Bapak Frengky Tabuni, S.Th. (Ketua koordinator penginjilan)
4. Ev. Urbanus Kogoya, S.Th ( anak dari bapak ketua klasis, sejak 2 tahun lalu ia menyeselesaikan Studinya)
5. Marko Kogoya, anak dari Ketua Klasis, bekerja sebagai tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten Nduga
6. Indisina Gwijangge, anak mantu dari Bapak Ketua Kelasis Keneyam, Zakius kogeya. 
7.  Barini Gwijangge, pemuda

Kekerasan atau kekejaman Negara melalui intususi Polri dari sisi kemanusiaan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Brimob dibawa komando Kabak OPS di Nduga, sangat tidak manusiawi terhadap pengurus Gereja KINGMI di tanah Papua. Sekaligus merusak aset gereja seperti kantor Klasis yang bertempat di Keneyam kabupaten Nduga. Kekejaman ini bukan mengajak warga Papua mengindonesiakan Namun, justru memperbesar kebencian, terhadap negara Indonesia. Karena tindakannya yang tidak kemanusiaan serta tak bermoral terhadap pimpinan Gereja. 

Kemudian, Insiden tersebut dapat disaksikan langsung oleh ketua DPRD kabupaten Nduga, ketua pemuda koordinator Nduga GKIP, dan termasuk pengurus GKIP Pusat yang sekaligus korban penganiayaan. Akibat dari insiden ini masyarakat Nduga bersama beberapa denominasi gereja yang terdiri dari Gereja Kingmi, GKII, GKI, Baptis, Pentakosta dan Katolik, duduk bersama dan lakukan aksi protes di pusat perkotaan Keneyam kabupaten Nduga. 

Dalam aksi spontan yang dilakukan oleh Masyarakat Nduga, menyoroti pemerintah Indonesia bahwa tindakan ini tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan, apalagi memukuli, menganiaya pimpinan gereja GKIP, tanpa alasan kedatangan dan tanpa menunjukan surat perintah pengrebekan oleh pihak Aparat Kepolisian. Maka, dengan ini kami sikapi dan sekaligus mau sampaikan sikap kami  kepada pemerintah Daerah dan Aparat kepolisian, namun semua petinggi atau forkopimda seperti Bupati, Kapolresta, serta  Dandim tidak ada di tempat. Maka, kami tunggu sampai mereka ada di tempat lalu menanyakan dan menyampaikan sikapnya.

Sumber : Akun FB Naftall Tipagau

Saturday, 16 September 2023

MILITER INDONESIA TERORIS TNI DAN POLRI MENGGUNAKAN BOM DENGAN DRONE MEMBOMBARDIR RAKYAT SIPIL DI WILAYAH-WILAYAH WEST PAPUA

MILITER INDONESIA TERORIS TNI DAN POLRI MENGGUNAKAN BOM DENGAN DRONE MEMBOMBARDIR RAKYAT SIPIL DI WILAYAH-WILAYAH WEST PAPUA.

TPNPB-OPM News Per 13 September 2023. Disebarluaskan oleh Sebby Sambom, Juru Bicara Markas Besar Komando Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.

BOUDIMI NEWS___ Markas Besar Komando Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM berkali-kali menerima laporan langsung dari wilayah-wilayah yang sedang gencar melakukan perang melawan militer Indonesia Teroris TNI dan Polri oleh militer bangsa Papua Komando Nasional TPNPB-OPM bahwa telah terjadi Operasi brutal oleh militer Indonesia Teroris TNI dan Polri terhadap perkampungan rakyat sipil pribumi Papua dengan menurunkan Bom menggunakan DRONE. Bom yang diturunkan menggunakan Drone itu selalu menghancurkan perkampungan rakyat sipil pribumi Papua sehingga banyak warga sipil yang tidak menetap di perkampungan mereka akan tetapi pengungsian besar-besaran rakyat sipil pribumi Papua ke wilayah-wilayah terdekat.

Pada tahun 2018, Teroris TNI dan Polri menggunakan Bom Drone membombardir wilayah Ndugama dan mengakibatkan kematian banyak warga sipil dan juga mengalami luka bakar dan Pada Tahun 2021 TNI dan Polri membombardir wilayah Pegunungan Bintang dan mengakibatkan kematian banyak warga Sipil serta mayoritas penduduk sipil pribumi Papua mengungsi besar-besaran ke PNG. Teroris TNI dan Polri juga menyerang wilayah Intan Jaya, Wilayah Ilaga Puncak Papua, Wilayah Sinak, Wilayah Tingginambut Puncak Jaya, Wilayah Yahukimo dan hingga kini teroris TNI dan Polri masi menyerang militer bangsa Papua Komando Nasional TPNPB-OPM menggunakan Bom Drone membombardir pertahanan militer bangsa Papua. 

Bom Drone yang digunakan oleh militer Indonesia Teroris TNI dan Polri adalah Drone mematikan otomatis Blowfish A3. Bom Drone ini digunakan di Papua Barat wilayah-wilayah perang TNI dan Polri lawan TPNPB-OPM oleh pasukan paramiliter BRIMOB, TNI dan Polri Indonesia untuk mengebom desa-desa terpencil. UAV buatan Tiongkok ini dapat membawa 15 kg roket mini mematikan dan magasin hingga delapan tabung vertikal untuk mengebom sasaran militer pada ketinggian minimal 300 m dengan peluru 60 mm atau Bom 81 mm, dan mampu beroperasi dalam jarak dekat dan Berkerumun pada jarak lebih dari 80 km”. Drone mematikan otomatis berteknologi tinggi dan helikopter tempur yang menembakkan roket milik militer Indonesia digunakan dalam serangan terhadap penduduk desa di Papua Barat.

Berikut kami menyediakan beberapa gambar yang ditemukan di wilayah-wilayah perang Terbuka antara militer bangsa Papua TPNPB-OPM dan Militer Indonesia Teroris TNI dan Polri dimana teroris TNI dan Polri menggunakan Drone Roket Bom.

Demikian Siaran Pers ini disampaikan kepada semua pihak oleh militer bangsa Papua Markas Besar Komando Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM melalui Juru Bicara Sebby Sambom. 

Penyanggung Jawab Markas Besar Komando Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.

Jenderal Goliath Tabuni
Panglima Tinggi TPNPB-OPM

Letnan Jenderal Melkisedek Awom
Wakil Panglima TPNPB-OPM

Mayor Jenderal Terianus Satto
Kepala Staf Umum TPNPB-OPM

Friday, 15 September 2023

Masyarakat Sipil Yahukimo Kena Ranjau Bom Yang di Pasang Aparat.

AG News___ Yahukimo, 15 September 2023, telah ditemukan 5 mayat rakyat sipil Papua yang berada di ruang mayat RSUD Dekai Yahukimo. Diduga kuat ke-5 korban tersebut kena ranjau bom yang di pasang aparat. Menurut informasi dari masyarakat pada hari Rabu, 13 September 2023 mendengar bunyi ledakan 9 kali dari arah kali brasa.

Laporan lansung dari Yahukimo.
5 warga sipil di bantai mati oleh Militer Indonesia dimuara kali brasa, Dekai Yahukimo, West Papua.

Berikut ini nama-nama korban yang meninggal Dunia:
1. Darnius Heluka
2. Musa Heluka
3. Man Senik
4. Yoman Senik
5. Kaраі Payage

Wednesday, 28 June 2023

PAPUA MATI BINASA DALAM OTSUS DOB NKRI ataukah PAPUA BEBAS BERDAULAT DALAM TUHAN!

Boudimi News___Banyak orang kehilangan akan jati dirinya sebagai mahluk ciptaan yang paling mulia "YANG SERUPA atau SEGAMBAR dengan Bapa Yahwe. Harga diri manusia itu pada hakekatnya mulia, kudus dan suci karena manusia itu diukir oleh tangan Bapa Yahwe yang serupa atau segambar dengan diri-Nya. Bapa Yahwe memiliki kodrat maha mulia; maha kudus dan maha suci. Sementara manusia memiliki kodrat mulia, kudus dan suci. 

Kodrat manusia yang mulia, kudus dan suci itu dikotori atau dirusak ketika manusia pertama (Adam dan Hawa) jatuh ke dalam dosa yaitu makan buah yang dilarang oleh Bapa Yahwe. Hawa ditipu oleh si ular yang mengatakan bahwa dengan memakan buah itu matamu akan terbuka untuk membedakan mana yang baik dan jahat, akan sama seperti Bapa Yahwe. 

Kejadian 3:5 "Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." 

Ternyata dengan memakan buah terlarang itu, bukan mata rohaninya yang terbuka, tetapi mata jasmani mereka yang terbuka. Kejadian 3:7 "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat".

Mata rohani mereka tertutup karena melawan perintah Bapa Yahwe. Mereka dua tahu bahwa dirinya "TELANJANG" artinya kemuliaan, kekudusan dan kesucian sebagai citra Bapa Yahwe yang melekat pada dirinya itu hilang atau dikotori atau dirusaki. 

Kodrat manusia yang asali yaitu mulia, kudus dan suci itu dihancurkan oleh manusia pertama karena ingin menyamai Bapa Yahwe. Padahal untuk membedakan "mana yang baik" dan "mana yang jahat" itu sudah ada dalam diri manusia yaitu akal budi.

Umat manusia di seluruh dunia adalah keturunan Adam dan Hawa. Sehingga umat manusia di seluruh dunia mewarisi karakter atau tabiat melawan perintah Bapa Yahwe yaitu "kesombongan". Dosa yang paling utama dan terutama adalah dosa kosombongan. Karena Adam dan Hawa juga memakan buah terlarang karena ingin matanya terbuka dan ingin sama seperti Bapa Yahwe. 

Awal mula penindasan, awal mula penjajahan, awal mula perbudakan itu lahir dari KESOMBONGAN. Ada ras manusia yang merasa unggul ketimbang ras yang lain; Ada kelompok manusia yang merasa unggul ketimbang kelompok manusia lain. Sehingga muncul pandangan bahwa adanya golongan darah biru, darah ungu, darah kuning; Padahal darah manusia itu sama yaitu darahnya merah. 

Ada manusia yang merasa diri pintar, merasa diri beradab, merasa diri berada sehingga muncul KESOMBONGAN memandang ras tertentu, golongan tertentu atau manusia lain itu kelas rendahan atau tidak punya apa apa. 

Dengan adanya PANDANGAN bahwa merasa dirinya unggul, beradab, dan berada (punya segalanya), sehingga muncullah keinginan untuk menduduki, menguasai, merampas, mencuri, membunuh dan merusak. Dengan adanya KESOMBONGAN itu, maka muncullah perilaku DISKRIMINASI.

Masyarakat dunia terbagi dalam kelas bangsawan (kelas atas), kelas menengah (para abdi di lingkaran penguasa) dan kelas bawah (para warga biasa). Kaum bangsawan mengkoloni wilayah tertentu karena merasa diri unggul, beradab dan berada. 

Cikal bakal kata "kolonial" lahir dari perilaku mengkoloni wilayah tertentu dengan maksud menduduki, menguasai, merampok, mencuri, membunuh, dan merusak. Bangsa manusia dari Dunia Barat menaklukan wilayah lain di bawah semboyang: GOLD (demi emas), GOSPEL (demi pekabaran Injil) dan GLORY (demi kejayaan). 

Salah satunya bangsa Papua ditaklukan di bawah tiga semboyang itu: GOLD, GOSPEL dan GLORY. Pekabaran INJIL menjadi jembatan untuk menduduki, merampas, mencuri, merusak dan membunuh segala yang ada di atas Tanah Air Papua. 

Tetapi di lain sisi Pekabaran INJIL juga meletakkan PERADABAN bangsa Papua untuk BANGKIT, BERDIRI dan BERJALAN. Melalui ke datangan bangsa manusia dari dunia Barat telah mempersiapkan bangsa Papua untuk mewujudkan rencana dan ketetapan Tuhan menjelang akhir zaman. 

Bapa Yahwe memanggil bangsa Barat untuk menyiapkan bangsa Papua untuk memimpin dirinya sendiri untuk menggenapi nubuatan Pendeta Izaak Samuel Kejne berikut ini: "Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Miei - Automeri - Wasior - Wondama, 25 Oktober 1925).

Nubuatan Pdt I. S. Kejne di atas memang sudah terbukti bahwa tiga bangsa sudah menduduki Tanah Papua, yaitu Belanda, Jepang dan terakhir Indonesia, tetapi ketiganya tidak mampu memimpin bangsa Papua. Ketiganya sudah gagal total memimpin bangsa Papua. 

Ada dua bangsa yang paling kejam yang menduduki Tanah Papua dan menjajah bangsa Papua, yaitu bangsa Jepang dari tahun 1942 sampai April 1944, dan bangsa Indonesia dari tahun 1963 hingga sampai kini (2023). Penindasan yang paling mengerikan adalah oleh bangsa Indonesia dengan memakai "politik pecah belah atau adu domba dan menjajah Papua" yang disebut "devide et impera" yang pernah dipakai Belanda, kini sedang dipakai negara Indonesia untuk mengkoloni Tanah dan Bangsa Papua.

Politik adu domba atau pecah belah itu semakin nyata melalui Politik Otonomi Khusus dan Pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) baik itu Propinsi, Kabupaten, kota, kecamatan (distrik) dan kampung; juga melalui pemekaran Agama (tumbuh suburnya Denominasi Gereja dan Islamisasi). 

Dengan adanya PAKET POLITIK OTSUS dan DOB, maka Politik Adu Domba Pecah Belah dan menjajah bangsa Papua semakin masif, terukur, terarah, dan sistematis. Sehingga lahirlah diktatomi: Gunung vs Pantai, Islam Papua vs Kristen Papua, wilayah ini vs wilayah itu, suku ini vs suku itu, marga ini vs marga itu, alumni ini vs alumni itu, kampung ini vs kampung itu. Misalnya terjadi banyak polemik dalam perekrutan MRP atau pengisian jabatan struktural dalam pemekaran DOB DOB di era OTSUS di Tanah Papua.

Tanah air Papua sudah lama dikoloni oleh bangsa bangsa penjajah, dan kini sudah semakin nyata pengkotak-kotakan (pengkolonian) atas manusia Papua. Bangsa Papua entah sadar atau tidak sadar sedang dalam penghancuran budaya (etnosida), penghancuran alam lingkungan (ekosida), penghancuran moral akhlak (spiritsida) dan pemusnahan etnis (genosida). 

Coba kita banyangkan para tokoh Papua sudah banyak dibunuh secara tidak wajar, baik tokoh Papua dalam sistem maupun luar sistem birokrasi pemerintah RI. Banyak tokoh Papua yang berjasa bagi Indonesia juga banyak yang dibunuh jiwa raganya dan dibunuh karier politiknya. 

Misalnya seorang tokoh Papua yang datang dari Kampung untuk bangun Tanah Papua dengan motto "PAPUA BANGKIT" yaitu Bapak Lukas Enembe yang berani melawan Jakarta, kini beliau sedang ditawan oleh resim RI dan sedang duduk dalam kursi pesakitan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beliau dalam keadaan sakit parah, tetapi sedang bergulat melawan kelaliman Jakarta yang penuh tipu daya, fasik dan bebal. 

Sebelumnya mantan gubernur Bapak Barnabas Suebu dan para bupati tertentu juga mengalami hal yang sama yaitu di solimi dan mengalami ketidak-adilan oleh RI. Jasa mereka tidak dihargai, kebanyakan para pejabat ini berakhir dengan kematian tidak wajar atau berakhir di kursi pesakitan di pengadilan yang tidak adil dan rasis. 

Seusai putusan di pengadilan bapak Barnabas Suebu pernah berkata: “Saya sebagai orang Papua menyesal ikut bergabung ke NKRI. Di pengadilan saya juga tidak terbukti satu sen pun korupsi. Tapi saya masih dizolimi. Jadi saya menyesal.Tulis itu.... tulis itu ya,” kata mantan Gubernur Papua 2009-2014 itu, pada hari Selasa 7 November 2017 di Jakarta.

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Bapak Lukas Enembe: "Saya difitnah, saya dizolimi, dan saya dimiskinkan. Saya, Lukas Enembe tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap saja KPK menggiring opini publik, seolah-olah saya penjahat besar," kata penasihat hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/6/2023).

Memang benarlah pernyataan dari Pdt. Dr. Benny Giay: "orang asli Papua mau jadi gubernur kah, bupati kah, PNS kah, TNI/ POLRI kah, titel muka belakang kah, tapi harus sadar bahwa kita semua orang asli Papua ini ibarat bergaya dalam penjara". 

Bangsa Papua kini sudah dimasukkan dalam "kotak mati" alias ada di dalam "peti mati" alias "mayat mayat hidup". Untuk ke luar dari "kotak atau peti mati" itu dibutuhkan KESADARAN dari dasar hati nurani kita masing masing orang asli Papua. Karena KESADARAN adalah AWAL DARI PERTOBATAN, AWAL DARI PERUBAHAN, AWAL DARI KEMENANGAN, AWAL DARI KESUKSESAN, AWAL DARI KESELAMATAN dan AWAL DARI REVOLUSI total. 

Revolusi mental adalah awal dari kemenangan atau keselamatan. Karena itu mental budak, mental pemalas, mental peminum miras, mental TOGEL JUDI DADU RUDO, mental proposal, mental pencuri, mental pembunuh, mental plagiat, mental pemerkosa, mental penipu, mental sihir, mental menyembah berhala, mental ketergantungan kepada orang lain harus dirubah dengan mental pekerja keras, mental pejuang, mental pahlawan kebajikan, mental beriman tangguh, dan mental berubah menjadi kuat.

Orang lain tidak akan datang menolong kita. Bangsa Papua harus bangkit untuk menolong dirinya sendiri dengan mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita masing masing, karena TUHAN YESUS adalah JALAN, KEBENARAN dan HIDUP. Tuhan YESUS adalah satu satunya PEMBEBAS bangsa Papua dari perbudakan dosa dan tirani penindasan. 

Untuk itu, mari kita masing masing BERTOBAT dari salah dosa (lahir baru di dalam Tuhan), BERDAMAI dengan siapapun sekalipun musuh, dan BERSATU di dalam kehendak rencana Tuhan. Ini prasyarat untuk memulihkan kembali kodrat manusia yang mulia, kudus, dan suci yang hilang atau rusak atau dikotori karena pelanggaran kita atas perintah Tuhan. Hanya dengan mengikuti dan melaksanakan kehendak Tuhan ini, kita akan dipulihkan-Nya dan diizinkan Tuhan memasuki Tanah Suci Papua atau Eden Papua indah pada waktu-Nya.

Akhirnya: "Janganlah kita menggadaikan harga diri dengan seharga tahta harta dalam OTSUS DOB, tetapi mari kita bersatu menegakkan harga diri kita sebagai manusia yang berakhlak mulia, kudus dan suci melalui sikap KESADARAN, KOMITMEN, dan tindakan PERTOBATAN dari salah dosa, PERDAMAIAN dengan siapapun, dan PERSATUAN kita dalam rencana kehendak Tuhan menuju Tanah Suci Papua atau Eden Papua". 

Ada tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 13 ayat 9: "Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

Oleh: Selpius Bobii, Koordinator JDRP2 // Jayapura: Selasa, 27 Juni 2023 //


FOLLOW VIA FACEBOOK

HAK

"BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA"

RECENT POST