KRPB : TUTUP PT. FREEPORT INDONESIA ATAU INDONESIA ANGKAT KAKI DARI TANAH PAPUA

Boudimi News- Wadah Koalisi Rakyat Papua Bersatu (KRPB) telah melaksanakan Aksi Demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesian (DPR-RI) Untuk Menuntut Kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Untuk Berhenti dan  menutup Freeport Indonesia Beroperasi di Timika Papua. Masa yang hadir 150 Orang datang ke kantor DPR RI untuk menyampaikan Aspirasi pada 26 Oktober 2015 Kemarin.

Dalam Aksi Demo yang dilakukan oleh Koalisi Rakyat Papua Bersatu ini telah menyampaikan tuntutan terkait perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia di Timika Papua yang mana akan berlangsung tahun 2021.  Maka menyampaikan aksi Demo di Depan Monas dan Kantor DPR RI.

Berikut Hasil wawancara Kami dengan Koordinator Aksi Koalisi Rakyat Papua Bersatu  Sony Wanimbo melalui telpon selulernya. 

Soni Wanimbo "Dari Tahun 1967 Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Masuk di Timika Papua sampai detik Ini kami Rakyat Papua Tetap Miskin dan Tak ada Perubahan yang Signifikan bagi Orang Asli Papua Maka kontrak karya sekarang tidak boleh di adakan Oleh Pemerintahan Joko Widodo. Tegasnya.

Maka kami Rakyat Papua, Mahasiswa Papua, dan Masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu yang ada di Se Jawa dan Bali (Jabo De Tabek) Dalam aksi Demo kami sampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo bahwa kami tolak kontrak Karya PT Freeport Indonesia untuk perpanjangan Kontrak.

Kemudian Untuk Sisa Waktu yang ada sebelum tahun 2021 ini saham-saham itu harus kembalikan kepada pemerintah Daerah Papua Dan Papua supaya mereka yang kelola sendiri agar supaya mereka perhatikan kepada masyarakat Sendiri. Karena dari sejak Melakukan Perjanjian Kontrakan Karya PT Freeport Indonesia tahun 1967 samapai tahun 2015 Saham-saham ini di nikmati dan di bagi oleh elit-elit Politik di Jakarta dan sedangan rakyat Papua Masih tetap Miskin diatas Kekayaan Alam Sendiri. Tambahnya.

Kami telah sampaikan beberapa tuntutan diantaranya :

1.      PT Freeport Segera di tutup,

2.      Kalau memang Pemerintah tetap melakukan kontrak karya PT Freeport sekarang ini ada di Amerika Serikat Maka Kami rakyat Papua tetap  keluar dari Indonesia atau Indonesia angkat kaki dari Papua. Ini merupakan pernyaataan Terakhir kami karena kontrak Karya Pt Freeport Indonesia sebelum Pepera Sudah masuk Komunikasi Politik antara Soekarno Presiden  Indonesia Dan John . Kennedy Presiden Amerika Pada saat itu. sebab sejarah sudah di jelaskan. 

Keterlibatan Pemerintahan Amerika Serikat telah mengorbankan Hak Politik Orang Papua, pada saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 berbunyi bahwa One Man One Vote (Satu Orang satu suara) namun saat itu di ambil oleh Kolonial Indonesia hanya atas nama atau mewakili kepala suku pada akhirnya  Hak Politik Orang Papua itu telah di korbankan karena tidak dilaksanakan One Man One Vote. Maka ini adalah sumber akar permasalahan Rakyat Papua.  Jelas Wanimbo melalui Sambungan Telpon Seluler kepada Wartawan.

Koalisi Rakyat Papua Bersatu telah menyampaikan Aspirasi Tuntutan kepada DPR RI Mewakili Papua Bapak Wilem Wandik dari Praksi Demokrat dan Bapak Robi Rouw dari Praksi Gerindra bahwa kami akan sampaikan aspirasi atau tuntutan Rakyat  Papua, Mahasiswa dan Masyarakt Papua hari ini 26 Oktober 2015 saat Sidang Paripurna DPR RI kami terima semua aspirasi Semua  Maka Kemudian jam 14.00 Masa aksi Demo pulang ke tempat tinggal masing-masig. (Suara Pasema).

Sumber : http://suarapasema.blogspot.co.id