Gubernur Papua . Lukas Enembe
Boudimi
News, – Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap
memulangkan para mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), jika pemerintah tidak segera menangani, karena
masalah yang terjadi adalah persoalan negara bukan provinsi.
Lihat ini juga: (Lukas Enembe: Memulangkan 7000
Mahasiswa Papua Masalah Besar)
“Saya siap pulangkan mereka kalau tidak segera
ditangani oleh pemerintah. Tapi kalau saya pulangkan, maka akan terjadi masalah
besar di Papua. Ini persoalan negara, kondisi sekarang seperti itu,” kata Lukas
Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (16/8/2016). Menurut Enembe, saat
ini mahasiswa asal Papua yang menempuh studi di DIY telah di cap separatis
pasca melakukan demo damai mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk
Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Saya
sudah menghadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan meminta
pernyataan itu dicabut karena akan berdampak pada para mahasiswa Papua,”
ucapnya. Baca juga: (Kepada Gubernur Papua, Sultan Tegaskan Larangan Gerakan
Separatis di Yogya) Akibat pernyataan itu, ujar Enembe, mahasiswa asal Papua
saat ini kesulitan mendapat tempat tinggal dan kos-kosan. “Kalau mereka
dipulangkan akan terjadi masalah besar, karena bukan masalah provinsi tetapi
masalah negara. Saya minta fasilitasi dengan presiden tapi tidak bisa,” kata
Enembe. Ia katakan, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mau mencabut pernyataan
dirinya terhadap mahasiswa Papua.
“Mereka
boleh berdemo, kasih naik bendera dan lainnya hanya di lingkungan asrama
Kamasan, tidak boleh keluar dari area itu. Kalau modelnya seperti itu, kita
bisa buat aturan yang sama, kenapa tidak, kita lebih keras disini,” ucapnya.
Lihat: (Pertemuan antara Gubernur Papua dengan Mahasiswa Papua dan Gubernur
Yogyakarta) “Saya bilang kepada mahasiswa, kalian warga negara Indonesia
sehingga bisa hidup dimana saja, tetapi kalau sudah diperlakukan dengan kata
kata yang tidak bagus, siap saya pulangkan tetapi ini masalah negara bukan
masalah provinsi,” tambahnya. Dia menambahkan beberapa bulan terahkir ini telah
terjadi imigrasi besar besaran di Papua, dan tidak tahu siapa yang mengaturnya.
Pasalnya
Pemerintah Provinsi Papua sudah tolak adanya pengiriman orang dari Pulau Jawa
ke Papua. “Siapa yang mengatur ini. Apakah negara yang atur atau ini imigrasi
gelap.
Intinya,
DIY bisa tertibkan orang dengan undang undang istimewa, masa kita tidak bisa
lakukan. Jadi ini kita akan tertibkan, terutama Kabuapten Jayapura, Kota
Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Merauke,” tutupnya. (*)
No comments:
Post a Comment