𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗔𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 (𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆)

𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗔𝘀𝗼𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 (𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆)

𝗣𝗢 𝗕𝗼𝘅 28, 𝗦𝗽𝗶𝘁 𝗝𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗡𝗦𝗪 2088

Senator Yang Terhormat Penny Wong

PO Box 6100 Gedung Parlemen Senat

Canberra ACT 2600

9  Maret 2023

Menteri Luar Negeri yang terhormat,

Saya menulis kepada Anda atas nama Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney tentang masalah Papua Barat. Tragisnya, situasi hak asasi manusia di Papua Barat semakin  memburuk.

Bentrokan terus terjadi antara aparat keamanan Indonesia ( TNI)  dan Gerakan Papua Merdeka ( TPNPB ), yang mengakibatkan   korban di kedua belah pihak. Aparat keamanan terus melakukan operasi militer terutama di dataran tinggi yang mengakibatkan kematian warga sipil dan orang-orang melarikan diri karena takut akan nyawa mereka. Operasi pasukan keamanan telah menciptakan sejumlah besar pengungsi internal.    

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat hingga Desember 2022, sebanyak 60.642 warga sipil telah mengungsi dan 732 di antaranya meninggal dunia akibat konflik bersenjata antara TNI dan Papua Merdeka. Pergerakan.

Dalam sebuah artikel di media lokal di Papua Barat (Jubi, 7 Maret 2023), diberitakan demikian 

Dalam sepekan terakhir, aparat keamanan melakukan operasi militer di Kabupaten Yahukimo yang menyita harta benda dan menangkap sejumlah warga sipil. Operasi pengamanan   dilancarkan militer setelah bentrokan  antara TNI dan TPNPB yang terjadi di  Distrik Dekai  .  Sebuah kelompok komunitas mahasiswa melaporkan (kepada media lokal) bahwa “pasukan keamanan menyita properti milik warga sipil dan masyarakat. Ada beberapa warga sipil yang ditangkap aparat saat penyisiran,”. 

Komunitas Pelajar  juga melaporkan bahwa karena operasi militer tersebut, masyarakat setempat ketakutan dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari. Para mahasiswa juga mengutuk aparat dan mendesak mereka untuk menghentikan pengiriman militer ke Yahukimo. Mereka juga mendesak Kapolres Yahukimo untuk menghentikan penangkapan warga sipil, dan segera membebaskan semua warga sipil yang ditahan serta mendesak pemerintah untuk menarik TNI dan polisi dari Kabupaten tersebut. 

Sejumlah Pemerintah tampaknya percaya bahwa situasi hak asasi manusia telah membaik di bawah Presiden Indonesia saat ini, namun   lembaga think-tank kebijakan pemerintah Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) mengatakan bahwa kekerasan di Papua cenderung meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Joko " Jokowi " Widodo.

Kami yakin Anda mengetahui situasi di Papua Barat dan kami tidak akan merinci semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baru-baru ini karena operasi militer di wilayah tersebut. 

Namun, kami ingin menarik perhatian Anda pada kutipan di bawah ini dari rilis media PBB.

JENEWA (1 Maret 2022) - Pakar hak asasi manusia PBB* hari ini menyatakan keprihatinan serius tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, mengutip pelanggaran yang mengejutkan terhadap penduduk asli Papua, termasuk pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal rakyat. Para ahli menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak ke wilayah tersebut, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran terhadap masyarakat adat.

“Antara April dan November 2021, kami telah menerima tuduhan yang menunjukkan beberapa kasus pembunuhan di luar hukum, termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta pemindahan paksa setidaknya 5.000 penduduk asli Papua oleh pasukan keamanan,” kata para ahli. Mereka mengatakan perkiraan jumlah pengungsi secara keseluruhan, sejak eskalasi kekerasan pada Desember 2018, berkisar antara 60.000 hingga 100.000 orang.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/indonesia-un-experts-sound-alarm-serious-papua-abuses-call-urgent-aid

Kami mendesak Anda untuk menggunakan jasa baik Anda dengan pemerintah Indonesia untuk mendesak Jakarta mengendalikan militernya di wilayah tersebut, mendesak penghentian semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik sebagai tanda itikad baik kepada rakyat West Papua.

Kami juga mendesak untuk memikirkan kembali bantuan militer kepada pasukan Indonesia sampai ada perbaikan situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Dengan hormat

Joe Collins

AWPA

---------------------------------------------

AWPA Sydney News pada 14:24

𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘣𝘭𝘰𝘬𝘪𝘳 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬