Daftar Beberapa Operasi Militer yang Terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023

Daftar beberapa operasi militer yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga 2023

Boudimi News___- Operasi Trikora (1961-1962): Operasi militer yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno untuk merebut Papua Barat dari Belanda. Operasi ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Papua Barat dan memaksa Belanda menyerahkan wilayah tersebut ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 1962.

- Operasi Sadar (1977-1978): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menumpas gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah di Papua. Operasi ini melibatkan pengeboman udara, penyerangan darat, dan pembakaran desa-desa yang diduga menjadi basis OPM. Operasi ini menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Sapu Bersih (1981-1982): Operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membersihkan sisa-sisa OPM yang masih bergerilya di hutan-hutan Papua. Operasi ini menggunakan taktik penyisiran dengan melibatkan ribuan tentara dan warga sipil yang dipaksa menjadi pemandu. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Wibawa (1996-1997): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengamankan wilayah Papua menjelang Pemilu 1997. Operasi ini bertujuan untuk menekan gerakan separatis dan pro-demokrasi yang berkembang di Papua. Operasi ini melibatkan penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis, tokoh adat, dan pemimpin gereja di Papua.

- Operasi Tumpas (2000-2001): Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah era reformasi untuk menindak kelompok sipil bersenjata yang menyerang fasilitas-fasilitas militer dan pemerintahan di Papua. Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembantaian 24 tentara di Mapenduma pada 2000 dan pembajakan pesawat Garuda di Merauke pada 2001. Operasi ini juga menimbulkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

- Operasi Terpadu (2018-sekarang): Operasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah era Jokowi untuk menumpas kelompok sipil bersenjata yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Operasi ini dipicu oleh peristiwa pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Nduga pada 2018 dan penembakan pesawat Trigana Air di Yahukimo pada 2021. Operasi ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat sipil Papua.

Sumber:

(1) Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak .... https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan.

(2) 'Pendekatan baru' di Papua, antara harapan penurunan .... https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59345248.

(3) Mengapa Konflik Papua Tak Kunjung Selesai - Nasional - Tempo. https://majalah.tempo.co/read/nasional/165033/mengapa-konflik-papua-tak-kunjung-selesai.

KOMPAS.com (https://nasional.kompas.com/read/2023/04/20/21391811/pengamat-puluhan-tahun-operasi-militer-di-papua-tak-berhasil-selesaikan)

Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak Berhasil Selesaikan Masalah

Pengamat dari Institute of Southeast Asian Studies mengatakan, operasi militer tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Read More

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua

Presiden Republik Indonesia Ir.Hj.Joko Widodo mengabaikan Nasib Masyarakat Pengungsi Papua :

1. Masyarakat di Kabupaten Ndugama 5 tahun di pengungsian sejak 2019 - 2023; 

2. Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang 3 tahun di pengungsian sejak sejak September 2021, 

3. Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya 4 tahun di pengungsian, 

4. Masyarakat di Kabupaten Puncak Papua 4 tahun dipengungsian, 

5. Masyarakat di Kabupaten Sorong May Brat 4 tahun di pengungsian dn  

6. Masyarakat di Kabupaten Yahukimo 3 tahun di pengungsian. 

Ibarat sang kepala negara tidak melihat Belalang besar di dalam kandangnya (Papua). Namun bisa lihat semut kecil jauh di seberang Lautan Palestina. 

Presiden Jokowi kirim delegasi dibawah pimpinan ibu Menlu Retno Masudi pergi mendukung Palestina dan pengungsi Afganistan di Sidang Umum PBB ke 78, 23 September 2023. 

Jakarta Konsisten dan sikap dukungan Indonesia pada nasib Palestina dibacakan dalm Sidang Tahunan PBB ke 78 di USA Amerika Serikat. Ibu Menlu Retno Marsudi  kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Dan bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-78: Dari Semangat Dasasila Bandung Hingga Absennya Jokowi

24/09/2023

Rivan Dwiastono

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, Sabtu, 23 September 2023.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York. Menlu Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang kembali tidak hadir di acara tahunan itu. Retno mengingatkan semangat Dasasila Bandung untuk mewujudkan solidaritas global.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membuka pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu (23/9) siang waktu Amerika Serikat (AS) dengan memamerkan busana yang dia kenakan yang terbuat dari kain khas Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut kain khas berbagai daerah lain yang dikenakan oleh delegasi Indonesia.

Berbagai kain khas daerah yang diperkenalkan Retno adalah representasi Bhineka Tunggal Ika, prinsip yang ingin Indonesia dorong sebagai solusi dari masalah defisit kepercayaan dan ketidaksetaraan yang dihadapi dunia saat ini.

"Kami beragam, tapi kami satu," ungkapnya.

Menlu Retno kembali menekankan pentingnya menggalakkan kembali solidaritas dan tanggung jawab bersama, sesuai tema sidang tahunan yang ingin memupuk kembali rasa saling percaya. Ia mengingatkan bahwa semangat yang juga tertuang dalam Dasasila Bandung hampir lebih dari enam dekade lalu itu masih terus relevan hingga saat ini.

"Bagi Indonesia, kepemimpinan dunia tidak seharusnya mengedepankan kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte pihak lain," ungkapnya. "Nasib dunia ini tidak boleh ditentukan oleh segelintir (negara-negara) besar,” tegasnya.

Menggarisbawahi konsistensi sikap Indonesia pada Palestina, Menlu Retno kembali menyatakan dukungan RI untuk terwujudnya status negara Palestina.

Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Para peserta Sidang Majelis Umum PBB ke-78 menyimak pidato Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di kantor pusat PBB di New York, Sabtu, 23 September 2023. (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Ia juga mengutarakan dukungan Jakarta bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi pemerintahan Taliban.

Mengenai invasi Rusia ke Ukraina, sama seperti tahun lalu, Retno tidak menyebut nama kedua negara dalam pidatonya. Namun, dia menegaskan kewajiban semua negara untuk menghormati hukum internasional, khususnya prinsip dasar tentang kedaulatan dan integritas wilayah.

Ia juga menuntut negara-negara maju, atau biasa disebut negara-negara Global North, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memerangi perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, termasuk melalui pendanaan iklim, investasi hijau dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, alias Global South.

KTT ASEAN-PBB yang diselenggarakan sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. 

Seberapa Besar Keberhasilan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN?

Retno berharap, akses teknologi digital yang aman, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga diberikan demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Jokowi Absen Lagi

Dalam pidatonya, Retno juga menyinggung keberhasilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) – yang tahun ini dipimpin oleh Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) – dalam menavigasi diri melalui dinamika geopolitik di kawasan. Ia mengatakan bahwa ASEAN tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam persaingan pengaruh.

Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang selama hampir sembilan tahun pemerintahannya tidak pernah hadir langsung mengikuti Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 melalui rekaman video di kantor pusat PBB di New York, 22 September 2020, di tengah merebaknya pandemi COVID-19. (Foto: Loey Felipe/AFP)

Sepanjang masa kepemimpinan pertamanya pada 2014-2019, Jokowi rutin mengirim Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berpidato di hadapan majelis. Pada periode kedua sejauh ini, Jokowi sudah mengirim Menlu Retno pada 2022 dan 2023.

Jokowi sendiri baru dua kali menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum, yaitu pada 2020 dan 2021 di tengah pandemi COVID-19. Itu pun melalui rekaman video karena sidang pada 2020 digelar secara daring (online) untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu. Sedang pada 2021, sidang digelar secara daring dan luring (offline)

Saat ditanya mengenai pandangan presiden tentang Sidang Majelis Umum PBB bagi Indonesia yang tidak pernah dihadiri langsung oleh presiden, Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi masih menganggap relevan forum tersebut.

“Sangat relevan, karena di sinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Pertanyaannya, sebenarnya, apakah Indonesia pernah absen dalam fora-fora di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak. Bahkan kita sangat aktif di berbagai fora, termasuk di PBB,” kata Retno.

Menlu RI Retno Marsudi berbicara pada acara Solidaritas Global dengan Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan di sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa (19/9). (Twitter: Menlu RI)

BACA JUGA:

Retno: Indonesia Berbagi dengan Afghanistan Cara Tangani Hak-hak Perempuan

Kesempatan yang disia-siakan

Peneliti untuk Program Asia Tenggara di CSIS Washington, D.C., Andreyka Natalegawa, mengatakan absennya Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB tidak hanya menunjukkan fokus Jokowi yang sejak semula inward-looking atau lebih mementingkan urusan dalam negeri, tetapi juga pendekatan pragmatis kebijakan luar negerinya.

Andreyka melihat kecenderungan Jokowi yang lebih aktif menghadiri forum-forum internasional yang lebih kecil, seperti G20 (kelompok 20 negara ekonomi terbesar), KTT ASEAN atau bahkan BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) beberapa saat lalu. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia diundang sebagai pengamat (observer). Hal itu menunjukkan sikap pragmatis Jokowi karena forum-forum tersebut menawarkan hasil yang lebih konkret pada isu-isu yang lebih spesifik.

Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.

Andreyka Natalegawa, researcher for Southeast Asia Program at CSIS, Washington DC.

Meski demikian, ia menilai bahwa ketidak hadiran Jokowi secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB merupakan kesempatan yang disia-siakan.

“Meskipun pertemuan Sidang Majelis Umum PBB tidak seaktif pertemuan beberapa kelompok yang lebih kecil dalam mencapai hasil-hasil yang nyata, pertemuan di PBB tetap menjadi platform yang penting untuk memberi sinyal, terlibat dengan komunitas internasional yang lebih luas, dengan negara-negara yang tidak biasanya akan Presiden Jokowi ajak bicara dalam pertemuan atau keterlibatan bilateral," papar Andreyka.

Tidak sampai situ, Andreyka menilai, ketidakhadiran Jokowi juga berdampak negatif pada citra Indonesia di kancah dunia. Muncul persepsi dari beberapa negara, seperti AS, Inggris, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan, yang menganggap Indonesia tidak memaksimalkan perannya di panggung internasional, padahal memiliki sumber daya dan kemampuan diplomatik yang berlimpah.

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi secara berturut-turut pada pertemuan Sidang Majelis Umum PBB hampir menciptakan kesan bahwa Indonesia memang tidak mau terlibat pada tataran politik tertinggi, dan itu sungguh reputasi kurang bagus yang sulit dihilangkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, presiden Indonesia yang akan datang menanggung beban pekerjaan rumah untuk membangun kembali kepercayaan dan melibatkan Indonesia di ranah global, agar dapat tetap menelurkan kebijakan luar negeri di masa depan yang sejalan dengan kepentingannya.

Presiden Jokowi sendiri masih memiliki satu kesempatan terakhir pada tahun depan untuk dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, AS. [rd/em/ft].

Sumber : Akun FB : SorogoOckySerogo Serogo

Read More

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver

Jakarta Tetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Penegakan Hukum Namun Sesungguhnya Terselubung Daerah Operasi Militer (DOM) dan Diplomasi International Indonesia Terus Bermanuver.

Boudimi News___ Militer gabungan Indonesia TNI/Polisi membangkang membunuh masyarakat sipil Asli Papua dan telah lakukan operasi masif hingga membunuh ibu ibu dan anak bayi di bawah umur, Pendeta di tembak mati, pimpinan gereja ditangkap dipukuli hingga babak belur. Uang milik gereja yang ada dalam gereja menjadi penjarahan TNI/Polisi, Kebun kebun masyarakat dihancurkan, ternak babi peliharaan di bunuh menjadi santapan militer TNI/polisi, dan rumah rumah masyarakat sipil dibakar menjadi puing puing, dengan dalilh operasi penegakan hukum, oleh aparat keamanan negara TNI/Polisi adalah : Masyarakat sipil di Kabupaten Ndugama, masyarakat sipil kabupaten Intan Jaya, masyarakat sipil kabupaten Puncak Papua, masyarakat sipil kabupaten Yahukimo, masyarakat sipil kabupaten Pegunungan Bintang dan masyarakat sipil di kabupaten Sorong Maybrat. 

Karena hal ini dilakukan atas perintah para petinggi negara Jakarta dengan dalil menjaga keutuhan kedaulatan NKRI harga mati. Bagian ini demi mencegah agar, bantuan pihak negara asing jangan cepat mengakses masuk membantu Papua. Maka itu, militer gabungan Indonesia tidak lengah dan tidak kecolongan dalam segi keamanan harus tegakan sesuai perintah petinggi negara.  

Pembangkangan masif, kini masih terus dilakukan di tanah Papua mulai dari Sorong Maybrat sampai Almasuh Merauke. Di mana Jakarta sudah kirim SELURUH KEKUATAN, puluhan ribu pasukan militer gabungan berdatangan di Papua, dalam jumlah besar: TNI/Polisi, BLOKADE MOBIL BRIMOB, PASUKAN SETAN, PASUKAN Tenggorak, KOPASUS, MARINIR, DELTA FORCE, DENSUS 88, KOSTRAD, DENJAKA dan PASUKAN HANTU RIMBA. 

Yang sampai hari ini, negara Indonesia oleh Pasukan gabungan TNI/Polisi tidak segan segan, mereka memilih melakukan operasi melalui Udara, hingga membombaldir menghujani rumah rumah masyarakat sipil di perkampungan, bangunan gedung gereja dibakar; kebun ternak di hancurkan semua dengan menggunakan Kamera Drown dan helikopter milik TNI, melawan pasukan TPNPB. Di mana hal ini dilakukan oleh militer TNI/Polisi agar masyarakat sipil Papua segera kosongkan, tinggalkan pergi dari kampung halaman mereka. Supaya

TNI/ Polisi segera dirikan pos pos penjagaan, seperti kantor distrik, gedung sekolah dan puskesmas dijadikan pos penjagaan TNI/polisi dan POS BRIMOB Blokade Mobil. 

Sehingga terjadi mogok kerja seluruh aktifitas masyarakat sipil di perkampungan dan perkotaan di wilayah wilayah konflik bersenjata pasukan TPNPB melawan TNI/polisi di Papua. Sebab, hal ini dilakukan atas perintah para petinggi petinggi negara di Jakarta bahwa: (Membumihanguskan dahulu Papua, Urusan HAM Belakang).

Nah, inilah target rahasia negara selama ini terselubung sepanjang operasi berlangsung di tanah Papua. 

Pemerintah Indonesia benar-benar kehabisan nalar berfikir secara akumulasi untuk menata papua dengan baik dan benar. Konteks ini, bagi kaum penjajah indonesia, Jakarta tidak mungkin berulang pada masa sejarahnya yang tak terukur di papua. 

Semua perjalanan panjang ini akan berakhir dengan suatu peristiwa yang berdarah darah diseluruh tanah Papua Sorong sampai Merauke, sekalipun itu tidak kita inginkan bersama, tapi sudah tentu dan pasti berujung pada titik itu. Karena sampai hari ini, banyak terdengar ratapan tangis mama mama asli Papua di balik gunung, hutan rimba melambung jauh tangisi karena kehilangan hak hidup mereka, dan kampung halaman negeri mereka di bakar menjadi puing puing kejamnya negara oleh militer gabungan Indonesia. 

Akibat dari kekejaman negara oleh pasukan gabungan TNI polisi, maka masyarakat pribumi, terpaksa mereka diusir keluar tinggalkan kampung halaman mereka, sejak moyang leluhurnya mereka hidup beranak cucu hingga turun temurun.

Dunia sibuk, dan membuka mata terhadap Perang Rusia dan Ukraina. 

Namun betul betul dunia HAM sedang membisu menutup mata dan menutup telinga, mengabaikan konflik Papua yang berkepanjangan terjadi sejak tahun 1961 hingga sekarang ini. Dimana berawal sejak Indonesia Invasi mencaplok tanah papua masuk dalam bingkai negara Indonesia, adalah akar masalah. Dan menjadi sejarah hingga detik ini. Kepada para diplomat Papua yang diluar negeri bahwa: Jakarta itu, dia sangat licik dan pandai memainkan perannya diantara negara Cina dan USA Amerika Serikat. Jakarta selalu Menjalin Hubungan Baik Dengan CINA selama ini dan Mendapatkan Pinjaman Dana yang besar untuk Membiayai Proyek Di Seluruh Indonesia. Jakarta Juga Mendapatkan Bantuan Dana dan Pelatihan Militer dari USA Amerika Serikat sebagai Sekutunya. Jadi saat Ini terjadi Perebutan, karena pengaruh Wilayah Pasifik oleh Amerika dan Cina. 

Apakah Jakarta Memihak Amerika atau Sebaliknya Memihak Cina? apabila di Kemudian hari situasi menjadi tak terkendalikan. Tetapi Jakarta tidak akan pernah Peduli dan mau Memihak Salah Satu Blok. Target Jakarta adalah Bagaimana caranya Mendapat Keuntungan dari Perseteruan Cina dan Amerika. Sehingga disitulah hebatnya Jakarta, Indonesia Memainkan Politik Bebas Aktif bermain dua Kaki. Demi mendapatkan Dana dari Cina dan Amerika. Kemudian selanjutnya Jakarta membantu negara-negara di kepulauan Pasifik, untuk menutup mulut dan mematahkan dukungan Isu Papua merdeka di wilayah Pasifik. Peristiwa ini adalah pengulangan sejarah yang pernah dilakukan Presiden Soekarno di mana Soekarno mengadu domba Amerika dan Unisoviet. Untuk Mendapatkan Papua dari Tangan Sekutu USA Amerika yaitu Belanda.

Jadi kepada para diplomat Papua yang diluar negeri, segera bersatu, karena satu satunya cara untuk mendapatkan simpati dari komunitas dunia international dan Mengimbangi strategi diplomasi Jakarta adalah, Sumber Daya Alam Papua.

Sebagai Taruhannya Kepada Siapa saja Yang Bersedia Membantu Peralatan perang kepada Militer Papua (TPNPB). Ingat! Tidak peduli dari Latar belakang apapun. Karena Sumber Daya Alam Papua, sangat Banyak, Negara-negara anggota PBB yang bersedia, siap mengirimkan Prajuritnya bertempur untuk Papua.

Dengan Sumber Daya Alam yang Melimpah, Semua Kebutuhan yang di Perlukan TPNPB akan diberikan.

Karena Sumber Daya Alam Papua Akan menjadi jaminan Konflik Perang Dunia Ketiga. Karena, Amerika dan Sekutunya Satu satunya yang Mengatur Dunia Ini.

Jadi para diplomat Papua harus banyak belajar pengalaman sejarah negara Afganistan, Iran, Kuba dan sebagian negara di Afrika. Sampaikan Kepada mereka, bahwa sebagian harta Karung (kekayaan) Papua menjadi jaminan, segera lakukan (MOU). Karena Sumber Daya Alam yang ada di Papua, akan mendapat persen membantu membangun negara mereka. Pengalaman ini harus dipahami baik, para diplomat Papua yang ada diluar negeri. 

Para diplomat Papua diluar negeri tidak bisa mengandalkan Egois, dengan ambisiusnya berjuang secara damai damai. Diplomat yang berjuang secara damai damai. Anda tidak bisa memenangkan pertempuran dan atau mengalahkan dua juta personil militer Aktif Indonesia saat ini siap mempertahankan NKRI harga mati, ingat itu. Sekali lagi stop! Egois dan Tinggi Hati. Percayakan lah satu komando yang jelas, yakni Komnas Tpnpb punya lapangan perang yang Jelas, akan memimpin, yang bertanggung jawab penuh dimata dunia internasional. Semuanya ini, menjadi pertanyaan kepada para diplomat Papua yang di luar negeri. Bagaimana tingkat lobi sesuai surat Diplomat Komnas Tpnpb kepada negara negara anggota PBB yang siap membantu peralatan (Logistic); kepada TPNPB; yang bergeriyah di medan perang melawan pasukan gabungan Indonesia TNI/polisi? 

Persatuan adalah menjadi kunci ampuh dan Jaminan. Segera bersatu dan mendesak Dewan HAM PBB, Jurnalis Asing, dan Palang Merah Internasional segera mengakses masuk ke Papua; demi selamatkan masyarakat yang tersisah, dari puntung api 🔥 kolonial indonesia, dengan cara merebut kembali kedaulatan Bangsa, yang telah lama dirampas jatuh ketangan musuh kolonial indonesia selama 61 tahun silam itu. Karena selama ini, masyarakat sipil banyak yang menjadi korban penembakan. Di Ndugama, Yahukimo, Intan Jaya, Peg. Bintang, Puncak Papua dan Sorong May Brat. 

Kehilangan hak hidup mereka, sebagain besar masyarakat telah memilih mengungsi kehutan hutan belantara, demi mencari perlindungan. Disini Kelalaiannya siapa? diplomat Papua yang diluar negeri? Yang harus bertanggung jawab penuh atas seluruh peristiwa yang terjadi di daerah konflik bersenjata TPNPB melawan pasukan kemanan gabungan TNI/polisi di Papua. 

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati bangsa tertindas. wa, wa, wa, wa.

02/10/23

Post.Bp Ank Kmpung 

Sumber : Akun Fb SorogoOckyserogo Serogo

-----------------------------------

Read More

SELAMAT DATANG VIKTOR YEIMO DARI PENJARA KORBAN RASISME

BOUDIMI News___ Selamat datang dari jeruji Penjara kecil ke penjara besar. Viktor Yeimo ditangkap karena menentang rasisme terhadap masyarakat Papua

Rasisme adalah virus yang menyebar, menginfeksi dan menghancurkan kesadaran hingga melahirkan kelas penindas & tertindas.

Jadi kami orang Papua bukan ras kera!

kami dihina!

Kamilah yang dipenjara!

Bahkan kami terbunuh.

Terkadang kebenaran mudah dibuktikan namun sulit untuk diakui dan diterima.

“Ketika rasisme menjadi api yang membakar kesetaraan, maka perlawanan adalah air hujan yang memadamkannya. karena menerima hukum rasis sebagai kebenaran ibarat mengangkat beban berat di pundak hati nurani. Maka jangan pernah lari dari panggilan moral”.

“Rasisme adalah penyakit yang sulit didiagnosis dan disembuhkan, kecuali melalui pembelajaran dan keterlibatan dalam mencerahkannya”.-Victor Yeimo.

Sekali lagi sambut Bapak Bangsa Papua Victor Yeimo, dari jeruji besi penjara Kolonial Indonesia Abepura Jayapura untuk bergabung & berjuang bersama rakyat tertindas di jalanan revolusi.

Maka jangan pernah berhenti memadamkan api revolusi hingga berakhirnya kemenangan kemerdekaan sebagai solusi demokratis dari penjajahan Indonesia.

Papua Barat, 23 September 2023

Read More

PEMERINTAH WAJIB PENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI YAHUKIMO

Siaran Pers

Nomor : 013 / SP-LBH-Papua / VIII / 2023

PEMERINTAH WAJIB PENUHI HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI YAHUKIMO

BOUDIMI News___ “Komnas Perlindungan Anak Indonesia segera melakukan Investigasi Terkait Perlindungan Khusus Kepada Anak yang menjadi Pengungsi Pasca Meninggalnya Pengungsi Balita Bernama Yuliana Matuan”

Pada prinsipnya Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk dari bencana atau konflik sebagaimana ditegaska pada Pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. Atas dasar itu, setelah melihat pernyataann Kepala Kepolisian Daerah yang menyatakan bahwa ada sejumlah warga dari Muara Bontoh yang meninggalkan tempat tinggal mereka dan berlindung ke empat lokasi di wilayah perkotaan Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Namun, beliau menyatakan ratusan warga Muara Bontoh itu bukan pengungsi secara langsung melahirkan pernyataan tersendiri sebab definisi pengungsi telah jelas diatur pada pasal 1 angka 12, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Yahukimo sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo sebagaimana terlihat dalam berita Pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan berupa 10 ton beras dan bahan makanan (Bama) lainnya serta sejumlah uang tunai kepada masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo. Bantuan tersebut diserahkan saat melakukan kunjungan terhadap empat posko pengungsian di kota Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada akhir pekan kemarin. Kunjungan itu, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli didampingi Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, Pj Sekda Suhayatno, Danki Brimob Iptu Jumari serta sejumlah Kepala OPD di Kabupaten Yahukimo (Baca : https://rri.co.id/papua/daerah/350193/pemda-yahukimo-beri-bantuan-ke-pengungsi-konflik-bersenjata). 

Terlepas dari istilah pengungusi diatas, Wahyu Hiluka selaku koordinator pengungsi di Dekai mengatakan bahwa Pada 6 September 2023 ada 674 warga Muara Bontoh yang telah mengungsi ke kawasan perkotaan Dekai pasca kontak tembak 21 Agustus 2023. Mereka tersebar di empat lokasi yang ada di kawasan perkotaan Dekai, dan telah menerima sejumlah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, namun belum mendapat pelayanan kesehatan. Heluka menyatakan ada 12 pengungsi yang tengah sakit. “[Sampai sekarang] belum ada tenaga medis yang datang memberikan pelayanan kesehatan warga yang berada di posko pengungsian. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada warga yang berada di pengungsian di Dekai,” katanya. (Baca : https://jubitv.id/kapolda-papua-sebut-warga-muara-bontoh-ke-perkotaan-dekai-bukan-pengungsian/). 

Terkait dengan pernyataan Heluka ada 12 pengungsi yang tengah sakit. “[Sampai sekarang] belum ada tenaga medis yang datang memberikan pelayanan kesehatan warga yang berada di posko pengungsian merupakan sebuah keharusan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah selaku Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana diatur pada Pasal 2, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pengungsi merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan “Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. pengiriman tenaga professional, b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan, c. pendirian posko kesehatan; dan d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan. 

Pada pekembangannya Koordinator Pengungsi di Dekai Yahukimo, Provinsi Papua Tengah, Wahyu Heluka melaporkan salah satu Balita atas nama Yulian Matuan, berumur 1 tahun, dikabarkan telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, pada pukul 05: 30 WP di jalan komplek kali merah Dekai, Yahukimo (Baca : https://jubi.id/polhukam/2023/seorang-balita-dikabarkan-meninggal-di-kamp-pengungsian-di-yahukimo/). Berdasarkan Fakta meninggalnya salah satu balita bernama Yulian Matuan dalam pengungsian diatas secara langsung mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada Anak dalam situasi darurat dalam hal ini Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata” sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pada prinsipnya berdasarkan uraian Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I8 Tentang Kepalangmerahan merupakan bagian langsung dari pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan (pangan)dan hak atas tempat tinggal (papan) yang dijamin dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga untuk memastikan implementasinya pada Masyarakat Pengungsi di Kabupaten Yahokimo maka diharapkan agar Komnas HAM Republik Indonesia dapat melaksanakan fungsi pemantauan dalam bentuk pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) huruf a, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar semua hak asasi manusia dari masyarakat pengungsi konflik bersenjata antara TNI dan KKB di Yahukimo dapat terpenuhi dengan maksimal. 

Dengan melihat ketentuan “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini” sebagaimana diatur pada Pasal 76, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta melihat fakta terabainya Perlindungan Khusus kepada Anak yang menjadi pengungsi di Kabupaten Yahukimo maka diharapkan agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat melakukan tugasnya khususnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak atas kasus meninggalnya balita pengusi bernama Yuliana Matuan. 

Berdasarkan uraian panjang diatas maka maka kami Lembaga Bantuan Hukum Papua mengunakan kewenagan berdasarkan ketentuan Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 100, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada : 

1. Presiden Republik Indonesia segera perintahkan Pj Gubernur Propinsi Papua Pegunungan Penuhi Hak Asasi Manusia Masyarakat Pengungsi Khususnya Pegungsi Anak Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;

2. Kapolri segera perintahkan Kapolda Papua untuk melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat Pengungsi Khususnya Pengungsi Anak Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 60 huruf a dan huruf d, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014; 

3. Ketua Komnas HAM RI segera melakukan tugas pemantauan dalam bentuk pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) huruf a, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Yahukimo;

4. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak atas kasus meninggalnya balita pengusi bernama Yuliana Matuan;

5. Bupati Kabupaten Yahokimo segera melakukan a. pengiriman tenaga professional, b. distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, c. pendirian posko kesehatan; dan d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sesuai perintah pada Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 16 September 2023

Hormat Kami

Copy 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA

EMANUEL GOBAY, S.H.,MH

(Direktur)

Narahubung :

082199507613

Read More

PARA PEJUANG PAPUA YANG BIJAK MEMJADI DIPLOMAT DILUAR NEGERI WAJIB KETAHUI, BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA SATU-SATUNYA SECURITY ATAS INVESTASI SAHAM MILIK NEGARA ASING

PARA PEJUANG PAPUA YANG BIJAK MEMJADI DIPLOMAT DILUAR NEGERI WAJIB KETAHUI, BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA SATU-SATUNYA SECURITY ATAS INVESTASI SAHAM MILIK NEGARA ASING. 

=============================

BOUDIMI NEWS___ Negara negara besar di dunia bersaing menanam modal di Indonesia antara lain Papua.

Satu Abad, 100 tahun Indonesia menjadi Sekurity atas 7 Tujuh (Perusahan Saham Investasi terbesar di dunia milik negara Asing) yang ada di Indonesia sejak tahun 1924 hingga saat ini. Indonesia satu satunya negara menjadi Sekurity demi menjaga dan melindungi seluruh aset yang merupakan aktivitas menanam modal di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut diperjualbelikan oleh negara asing : AS Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Cina adalah: 

1. PT. Freeport. PT. Freeport Papua Indonesia merupakan perusahaan yang berafiliasi dari negara Adi Kuasa paman Shaam USA Amerika Serikat. PT. Freeport yang mengandung hasil sumber daya alam yang berlimpah Biji Tembaga, Emas, Praak, Uranium dll di dataran tinggi pegunungan Sudirman Mimika Timika Papua sejak Kontrak Kerja tahun 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973 kala itu.

PT. Freeport mulai mendirikan tambang di Ertsberg pada bulan Mei 1970 dan pada pertengahan tahun 1973, tambang tersebut dinyatakan resmi beroperasi. Sehingga Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyetujui perpanjangan kontrak PT.Freeport hingga 2041. 

2. PT. Pipie Brown. PT. Pipie Brown merupakan anak perusahaan terbesar di dunia asal London Inggris dan Belanda. PT.Pipie Brown di Indonesia sejak lama menjadi satu setengah abad tepatnya di Sorong Papua Barat. PT.Pipie Brown memproduksi Minyak dan gas bumi Migas terbesar sehingga, sekitar 60-70% diekspor ke negara negara Asia Pasific, dan sementara sisanya di bagikan Indonesia.

3. PT. PetroChina Champani. PT. PetroChina Chompani adalah perusahaan minyak dan gas Migas CINA di Indonesia. PT. PetroChina chompani hadir di Indonesia sejak tahun 2002. Sehingga PT. PetroChina beroperasi di Indonesia, masing² ada 4 Blok yakni: Blok Pulau Salawati di Papua, Blok Banggo di Sumetra, Blok Tuban di Jawa Timur dan Blok Jabung Jambi di Sumetra untuk 20 tahun kontrak kerja.

4. PT.NyuMon My Neng Coporsion asal Colorado AS Amerika Serikat. adalah Tambang Emas dan Tembaga di Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT. Batu Hijau di NTT PT.Mineral perusahaan Emas terbesar di seluruh dunia, akhir kontrak hingga 2033. 

5. PT.Sevron Pasific. PT Sevron Pasific merupakan perusahaan besar asal AS Amerika Serikat yang telah aktif di 180 negara termasuk Indonesia. Sejak lama 90 tahun menjadi produsen energi terbesar di dunia ada di Indonesia. Karen PT. Sevron bermitra dengan negara Indonesia perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia sejak tahun 1924 hingga 2023 ini menjadi 99 tahun hampir 1 abad. Minyak dan gas bumi ini terletak di gunung Salak Jawa Tengah dan perusahaan MiGas ini milik California USA Amerika Serika.

6. PT.Konocoplise. PT.Konovoplise adalah perusahaan Energi asal AS Amerika Serikat, yang berpusat di Texas AS Amerika Serikat. Perusahaan ini memproduksi Hidro Carbon terbesar di dunia, yang menjadi mitra AS Amerika Serikat dengan Indonesia satu²nya perusahaan terbesar di dunia. Dan PT.Konocoplise menjadi pengelola minyak terbesar di Kepulauan Riau, Sumtera Selatan, dan Jambi. Dan akan menambah anak perusahaan di MiGas Australia. 

7. PT. Unilever. PT.Unilever termasuk perusahaan terbesar didunia yg ada mitra dengan Indonesia merupakan barang konsumen dagang milik Inggris London dan Belanda. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia sejak sejak tahun 1933. Dan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak cepat dan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi seperti Pepsoden, Sabun Live Boy dan Shampo Shunsilk.

8. PT. Sinar Mas. PT. Sinar Mas adalah Perusahaan produksi Minyak Kelapa Sawit milik negara asing, dan berlokasi di beberapa Provinsi seperti: di provinsi Kalimantan, Sumatera dan Papua.

Belanda yang memperkenalkan kelapa sawit ke Indonesia pada tahun 1848, sedangkan perkebunan di Sumatera dimulai pada 1911," 

Orang-orang Eropa mengenal sawit sejak thn 1400an.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan konsentrasi produksi di Sumatra, Kalimantan dan Papua, sejumlah perusahaan kelapa sawit dapat berkembang hingga memiliki pendapatan trilunan rupiah per tahunnya.

Pasar ekspor CPO selama ini sangat terkonsentrasi ke negara Asia seperti China, Pakistan, dan India. Ketiga negara masih menjadi pasar terbesar CPO Indonesia.

Tidak hanya memasok untuk kebutuhan dalam negeri, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke berbagai negara Kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat hingga Afrika.

Perusahaan perusahaan besar raksasa di Papua ini dan Indonesia lainya, semua milik negara Asing Amerika, Belanda, Cina dan Inggris. Indonesia adalah sekuritynya. Sehingga tingkatan diplomasinya Indonesia sukses kepada negara-negara yang punya saham besar di Indonesia seperti AS Amerika, Inggris, Belanda dan Cina.

Jika diplomat diluar dan OAP dlam negeri berjuang secara damai-damai tentu memakan puluhan tahun, sampai kiamat sekalipun OAP tidak merdeka². Sehingga solusi satu: Wim Wim dan Wim🇨🇺✊🏾✊🏾✊🏾.

21-September 2023

By. Bp. Bp Ank Kampung

=================

Read More

Seruan Doa Puasa Agar Para Pemimpin Dunia Mencabut Resolusi 2504

Seruan Doa Puasa Agar Para Pemimpin Dunia Mencabut Resolusi 2504

(Setiap jam 12 siang dan jam 3 sore kita berdoa khusus untuk pemulihan Tanah Papua)

BOUDIMI News___ Sidang Majelis Umum PBB ke-78 sedang berlangsung. Sidang Umum PBB itu sudah dibuka dan diselenggarakan di markas besar PBB di New York dari tanggal 5 September 2023. 

Sesi debat umum akan dilaksanakan mulai tanggal 19 hingga 26 September 2023. Antara 19 sampai 26 September 2023 itu para pemimpin dunia (193 anggota PBB) akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

Tema pertemuan tahun ini adalah "Memulihkan Kepercayaan dan Mengobarkan Kembali Solidaritas Global: Mempercepat Tindakan Menuju Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Menuju Perdamaian, Kemakmuran, Kemajuan, dan Keberlanjutan bagi Semua". 

Tema tersebut menekankan bahwa dunia berada pada titik persimpangan penting, dan negara-negara harus bekerja sama untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Disampaikan kepada bangsa Papua dan simpatisan Internasional di mana saja Anda berada untuk mendoakan agar para pemimpin dunia ini tergerak hati dalam menyuarakan derita bangsa Papua di ujung bumi di Ufuk Timur.

Khusus kita doa puasa agar "proposal untuk mencabut resolusi 2504" yang sudah diserahkan oleh Tuan John Anari kepada Presiden Majelis Umum PBB ke 77 itu diagendakan dan dibahas dalam Sidang Umum PBB ke 78 yang sedang berlangsung ini. 

Kita juga berdoa puasa agar Negara Indonesia mengijinkan Komisaris Tinggi HAM PBB datang berkunjung ke Tanah Papua.

Kita berdoa puasa agar kehendak Tuhan yang terjadi atas Tanah Air dan bangsa Papua. (Mohon sebarkan info ini).

Oleh: Selpius Bobii, Koordinator JDRP2 //Jayapura: Rabu, 13 September 2023 //

Read More

MENGAPA DUNIA MENGABAIKAN PAPUA?

MENGAPA DUNIA MENGABAIKAN PAPUA?

BOUDIMI News___ Bangsa Papua telah lama menaruh harapan kepada bangsa bangsa lain untuk bebas dari penjajahan lebih khusus kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mata hati pikiran kebanyakan orang Papua terarah kepada bangsa bangsa lain di dunia karena berpikir bahwa penentu kemerdekaan bangsa Papua itu ada di bangsa bangsa lain, khususnya ada di tangan PBB. 

Memang secara formal sebuah kemerdekaan suatu bangsa akan mendapat tempat di forum forum di dunia, khususnya di PBB apabila kemerdekaan suatu bangsa itu diakui oleh bangsa bangsa merdeka di dunia. Hal ini mengingat pentingnya membangun kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka mewujudkan damai sejahtera di bumi. 

Ada beberapa bangsa di dunia yang belum diakui kemerdekaannya oleh PBB, antara lain: Ossetia Selatan, Cyprus Utara, Palestina, Taiwan, Nagorno Transnistria, Sahara Barat, Abkhazia, Kosovo, Artsakh, Pridnestrovian Moldavian, Somaliland, dll. 

Bangsa Papua sudah 60 tahun lebih berjuang untuk memulihkan kembali kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961. Selama ini segala cara ditempuh, namun hingga sampai kini bangsa Papua belum mewujudkan impiannya. 

Dari sejak tahun 1960-an banyak orang asli Papua sudah eksodus ke manca negara untuk berkampanye dan melobi dalam rangka pemulihan kembali kemerdekaan bangsa Papua. Para tokoh Papua telah berkampanye dan melobi dari negara yang satu ke negara yang lain. Tetapi hingga sampai hari ini bangsa Papua belum didukung oleh negara negara di dunia, kecuali Negara Vanuatu yang beberapa tahun terakhir ini konsisten mendukung perjuangan bangsa Papua, juga ada pula negara lain mulai ada dukungan, misalnya Negara Fiji.

Mengapa negara negara di dunia ini mengabaikan bangsa Papua untuk pemulihan kembali kemerdekaan bangsa Papua? Berikut ini alasannya: Pertama, masing masing negara di dunia terikat dengan Hukum Internasional, yaitu masing masing negara di dunia menghormati kedaulatan wilayah negaranya; Kedua, kepentingan kerjasama bilateral atau multilateral jauh lebih penting daripada isu isu kemanusiaan atau isu isu sektoral lainnya; Apalagi negara Indonesia dipandang sebagai negara yang berpenduduk terbesar ketiga di dunia, maka di sisi pasar ekonomi sangat menjanjikan dan ketersediaan cadangan Sumber Daya Alam yang melimpah. 

Memang bangsa bangsa di dunia ini terikat juga dengan Deklarasi Umum HAM PBB dan tiga Kovenan Internasional tentang penentuan nasib sendiri bagi suatu bangsa, tetapi negara negara di dunia ini lebih mementingkan kerjasama bilateral dan multilateral lebih khusus di bidang ekonomi, ketimbang isu isu penentuan nasib sendiri. 

Isu isu seputar Papua dimanfaatkan oleh pihak pihak lain, baik perorangan, kelompok ataupun negara tertentu di dunia untuk memenuhi keinginan atau kepentingan mereka. Negara Indonesia membendung berbagai sorotan atas masalah HAM dan Politik Papua dari berbagai pihak itu dengan pendekatan "politik dagang sapi". 

Perjuangan bangsa Papua yang telah memakan waktu 60 tahun lebih itu bukan karena bangsa Papua tidak mampu meyakinkan bangsa bangsa merdeka di dunia. Para tokoh Papua yang sudah lama berjuang di luar negeri ini orang orang hebat yang memiliki kemampuan otak yang luar biasa. 

Kita juga punya kekayaan alam Papua yang melimpah, tetapi hingga kini belum ada negara di dunia yang menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan bangsa Papua. Justru kekayaan alam kita digadaikan oleh Negara Indonesia kepada negara lain untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI. 

Alasan paling mendasar hingga sampai hari ini bangsa Papua belum bebas berdaulat karena BANGSA PAPUA BELUM MEMAHAMI dan BELUM MELAKSANAKAN KEHENDAK RENCANA TUHAN. Selama ini bangsa Papua berjuang dengan mengandalkan hikmat duniawi dan mengabaikan hikmat dari atas - dari Surga - dari Tuhan; kita sudah lama berjuang dengan mengandalkan kemampuan yang kita miliki atas dasar kehendak kita, dan mengabaikan kehendak Tuhan. 

Yang harus kita lakukan sekarang adalah bangsa Papua terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan, yaitu memahami dan melaksanakan kehendak rencana Tuhan, dengan demikian pada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa Papua dari pulau Gag Sorong sampai Samarai PNG. 

Tentang rencana kehendak Tuhan itu kami sudah buat buku berjudul: "BERGULAT MENUJU TANAH SUCI PAPUA" yang sudah diluncurkan pada 1 Desember 2020 di Jayapura, sekaligus menyatakan "Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua Lahir Baru di Dalam Tuhan" dengan mengumumkan berdirinya "KERAJAAN TRANSISI PAPUA" atas perintah dan kehendak Tuhan; Dan buku kedua adalah: YA TUHAN! Dari Mana Papua Bertolak dan Ke Mana Papua Pergi? 'Menakar Solusi Meraih Impian Papua' yang dalam bentuk PDF kami sudah luncurkan pada hari Selasa 5 September 2023.

Camkanlah bahwa dunia mengabaikan bangsa Papua, karena selama ini bangsa Papua juga mengabaikan TUHAN. Selama ini bangsa Papua mengarahkan pandangan ke berbagai penjuru dunia, tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tidak memahami rencana Tuhan tentang masa depan bangsa Papua dan tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah akar masalah di dalam diri bangsa Papua yang harus segera perhatikan, kerjakan dan tuntaskan.

Apa yang kita tabur selama ini, itulah yang kita tuai hari ini, yaitu Tuhan juga tidak menjawab kerinduan atau impian bangsa Papua karena arah pandang kita terarah kepada dunia; Kita juga tidak taat pada perintah Tuhan. Tetapi kita jangan putus asah karena Tuhan punya waktu yang indah untuk memulihkan Tanah Air dan bangsa Papua dari pulau Gag Sorong sampai Samarai PNG. 

Kita belum terlambat, sebelum Tuhan memulihkan bangsa Papua, kita diberi sedikit waktu oleh Tuhan untuk memulihkan diri yaitu BERTOBAT dari dosa, BERDAMAI dengan siapapun, dan BERSATU di dalam rencana kehendak TUHAN, bukan bersatu di dalam rencana kehendak manusia yang penuh ambisi dan kepentingan sektoral. Seperti ada tertulis dalam Injil Matius 6:33 "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu". 

Perlu kita ketahui bahwa bangsa lain di dunia tidak mendukung kita dengan kesungguhan hati, karena bangsa Papua tidak dengan sungguh hati mengasihi Tuhan, karena bangsa Papua tidak melaksanakan kehendak Tuhan, karena bangsa Papua tidak taat pada perintah Tuhan, karena bangsa Papua tidak menjaga kekudusan dalam kebenaran Firman Tuhan. Hal ini penting karena kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan JALAN bagi Tuhan. Maka itu, janganlah kita salahkan pihak lain, jangan kita marah kepada bangsa lain yang tidak mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961 sebelum kita sendiri belum menyenangkan hati Tuhan, sebelum kita mencari dan menemukan wajah Tuhan.

Sebelum kita salahkan pihak lain, marilah kita koreksi diri terlebih dahulu. Kesalahan utama dan terutama kembali kepada kita bangsa Papua sendiri, yaitu bangsa Papua belum menyenangkan hati Tuhan, karena bangsa Papua belum melaksanakan kehendak Tuhan, belum taat pada perintah Tuhan. 

Marilah kita memulihkan diri agar Tuhan memulihkan bangsa Papua indah pada waktu-Nya. Marilah kita bersatu mengawal JALAN yang Tuhan sudah buka yang sedang dikawal oleh JDRP2. Hanya dengan mengikuti JALAN yang Tuhan sudah buka ini, kita akan segera bebas merdeka memasuki Tanah Suci Papua indah pada waktu Tuhan.

Mazmur 121:1-2 (TB) "... Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi". 

Atas pertolongan Tuhan, PAPUA PASTI BISA.

Oleh: SELPIUS BOBII, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua - JDRP2 // Jayapura: Sabtu, 9 September 2023 //

Read More