Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Peter Thomson (Foto: www.un.org)
NEW
YORK, Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus
skandal korupsi di Amerika Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi
pemilihan suara secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan
perbandingan 94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki
profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.
Sangat
jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya konsensuslah yang
terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan suara.
Thomson
akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis
Umum PBB ke-71.
Berbicara
kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan terus mendorong kantor
presiden majelis umum PBB lebih transparan setelah pendahulunya yang
menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh otoritas AS mengambil $ 1,3 juta
suap dari pengusaha Tiongkok.
Sebagaimana
dilaporkan oleh Reuters,
Thomson akan mengawasi proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan
Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun
kedua pada akhir 2016.
Mogens
Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah berusaha untuk membuat
proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan dengan menyelenggarakan
pertemuan dengan calon-calon.
Sekjen
PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dan
dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah menjadi proses
rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di luar Dewan Keamanan untuk
mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.
"Saya
akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan dengan apa yang
terjadi dengan itu PGA masa lalu," kata Thomson, mengacu pada mantan
Presiden Majelis Umum John Ashe.
Bagi
Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan, mengingat negara
ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan Pasifik. Fiji merupakan salah
satu negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung Indonesia
dalam menghadapi gerakan yang menghendaki penentuan nasib sendiri bagi
Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah
berjuang untuk membawa masalah Papua ke PBB.
Menurut
siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah menyampaikan
komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB.
Berita
gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti
oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara
aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.
Pada
pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta Besar Dian
Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai
Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang
Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017. Berbagai
agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya
tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,
sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Sebagaimana
telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Dut Besar
Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan
dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah
kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II
merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan
dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah
kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan
nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,"
ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas,
Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.
Dua
diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan
Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi terpilih masing-masing
sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan
Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan
terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan
jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan
ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan
bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang
memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan
Indonesia", lanjut Anindityo.
Majelis
Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I (Komite
Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan
Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite
Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran),
dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas
segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai
keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.
Editor
: Eben E. Siadari
Sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dubes-fiji-terpilih-jadi-ketua-sidang-majelis-umum-pbb
No comments:
Post a Comment