Laurenzus Kadepa, Legislator Papua
Boudimi News, Legisator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan Perjanjan
New York yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda atas desakan
Amerika Serikat dan PBB merupakan satu perjanjian yang penuh dengan kebohangan.
Menurut Kadepa, selain karena tidak pernah melibatkan orang Papua dalam Perjanjian
New York juga karena Perjanjian New York menjadi awal terjadinya Penjajahan Indonesia
di atas tanah Papua.
“Perjanjian New
York harus ditinjau kembali. Karena pernah terjadi satu kebohongan atau
penipuan yang dilakuan terhadap orang Papua. Yang melakukan penipuan itu adalah
Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan di dalamnya ada peran PBB melalui UNTEA
pada saat itu. Maka saya katakan Perjanjian New York ini penuh dengan
kebohongan,” tegas Kadepa kepada suarapapua.com dari Yogyakarta, Kamis
(11/8/2016).
Karena perjanjinan
tersebut berisi kebohongan, sehingga sampai dengan hari ini orang Papua masih
terus melakukan protes kepada PBB, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.
“Buktinya sebagian
besar orang papua masih terus protes itu (Perjanjian New York). Mereka (Orang Papua)
terus mengatakan ILEGAL, sekalipun menurut Pemerintah Indonesia itu sah. Tetapi
bagi orang Papua itu adalah awal Penjajahan Indonesia di tanah Papua. Sehingga
orang Papua terus menerus protes Perjanian New York itu” terangnya.
Labih lanjut, ia
mengatakan, pro dan kontra tentang Perjanjian New York yang terjadi sejak
tanggal 15 Agustus 1962 hingga saat ini, Kadepa berpendapat tidak bisa
dibiarkan terus. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang terlibat saat itu
harus mencari solusi.
“Terjadi pro dan
kontra tentang Perjanjian New York hingga saat ini tdk harus dibiarkan. Pemerintah
(Indonesia) dan semua pihak yang terlibat jangan menganggap remeh atau biasa
saja. Harus segera mencari solusi tujuannya untuk meluruskan sejarah yang pro
dan kontra ini,” pungkasnya.
Sementara itu, KNPB
Pusat telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh rakyat Papua Barat agar ikut
bergabung dan ikut ambil bagian dalam aksi damai serentak yang akan digelar di
seluruh tanah Papua dalam rangka menolak Perjanjian New York dan juga
mengkampanyekan hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat secara
demokratis dan sesua dengan standar hukum internasional, yaitu REFERENDUM.
Aksi demo damai itu
sendiri akan digelar pada tanggal 15 Agustus 2016.
Sumber : http://suarapapua.com
No comments:
Post a Comment