PEMERINTAH INDONESIA VS ULMWP

Sebagian pembicara yang hadir di acara Papua Lawyers Club (PLC) Rabu, (10/8/2016) – JUBI/Zely Ariane

BOUDIMI NEWS – “Pertarungan” Indonesia dan ULMWP “berlanjut” di Papua Lawyer Club (PLC), Rabu malam (10/8/2016), dalam satu dialog yang disiarkan TV Swasta, di Kota Jayapura, Papua. Setidaknya itulah yang coba disajikan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dalam dialog yang bertema Pertarungan Pemerintah Indonesia versus United Liberation Movement West Papua (ULMWP).

Hadir dalam acara tersebut wakil-wakil dari masing-masing pihak yang “bertarung”. Wakil ULMWP, seperti Victor Yeimo dan Edison Waromi, juga tokoh gereja Pdt. Sofyan Yoman, serta pemerintah Indonesia, diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus Menkopolhukam, Brigjen Herwin Suparjo. Wakil LIPI, Adriana Elizabeth dan JDP, Septer Manufandu, berperan sebagai jembatan dari kedua belah pihak.

Tetapi jembatan itu tampaknya tidak sekokoh yang diharapkan dalam forum tersebut. Acara yang digagas JDP dalam siaran tersebut terasa tidak berhasil menjembatani perbedaan titik dari kedua belah pihak. ULMWP berjuang untuk Penentuan Nasib Sendiri, sedangkan pemerintah Indonesia bergerak dalam Lingkup Pembangunan dan Otonomi Khusus.

Oleh sebab itulah, menurut Sofyan Yoman, masalah Papua sejak awal sudah menjadi isu internasional, dalam kerangka itulah Melanesian Spearhead Group(MSG) bisa berperan. Begitupula pendapat Victor Yeimo bahwa perjuangan di MSG lahir karena negara-negara Melanesia ingin mengembalikan Papua Barat ke dalam persaudaraan Ujung Tombak Melanesia. ”Tanpa Papua Barat Melanesia tidak lengkap,”katanya.

MSG sejak awal dibentuk untuk membawa misi anti kolonialisme, kata Yeimo. Lebih lanjut dijelaskan misi tersebut ternyata tidak dipahami oleh pemerintah Indonesia yang lebih mengutamakan diplomasi ekonomi. Sebaliknya justru membendung ULMWP dengan membentuk Melanesia Indonesia (Melindo) berdasarkan jumlah penduduk 11 juta orang Melanesia di Indonesia. Padahal, kata dia mengutip pernyataan pemimpin MSG, bahwa tiga Provinsi Melindo (NTT, Maluku dan Maluku Utara) termasuk dalam Polynesia. “Jadi Indonesia salah strategi,” katanya.

Pdt Sofyan Yoman mengatakan, masalah Papua sejak lama sudah ada pemerintah asing yang terlibat. “Saat masalah Papua Barat ke PBB telah melibatkan pemerintah Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia soal Papua. Jadi keterlibatan asing bukan masalah baru, termasuk ketika Ottow dan Geisler ke Pulau Mansinam, 5 Februari 1855.”

Jadi, kata penulis  buku  Pepera di Papua yang tidak demokratis, menilai kalau keterlibatan asing di Papua sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Tanah Papua.

Lebih lanjut Yoman membandingkan demokrasi di Scotlandia Inggris dan di Papua, Indonesia. “Saat orang Scotlandia melakukan referendum dan mengibarkan bendera mereka, polisi di Inggris hanya mengawal dan tidak ada perintah untuk menangkap,” katanya. Berbeda dengan di Indonesia, khususnya di Papua, saat warga berdemo soal hak-hak mereka sudah dihadang petugas keamanan. “Ini demokrasi model apa di Indonesia,” katanya.

Sementara itu Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Dr Neles Tebay dalam artikelnya berjudul Pertarungan Indonesia Versus Papua yang dimuat Koran Tempo menyebutkan bahwa masalah Papua kini bukan lagi urusan domestik Indonesia, melainkan telah berkembang menjadi persoalan Melanesia.

Menurut dia akibatnya, pemerintah harus bekerja keras meyakinkan para pemimpin negara-negara Melanesia. Untuk sementara, pemerintah telah berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah Papua Nugini dan Fiji berkat bantuan dan kerja sama ekonomi.

“Kita belum tahu, berapa lama kedua negara itu akan mendukung Indonesia. Yang jelas, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan MSG yang akan diadakan pada September nanti,”tulis Neles Tebay.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, memandang penundaan ini sebagai suatu kemenangan diplomasi Indonesia dan kekalahan bagi ULMWP. Meski demikian, tulis Neles Tebay, kemenangan ini bukan merupakan akhir dari pertarungan antara pemerintah dan ULMWP. Ini hanyalah kemenangan satu babak.” Masih ada pertarungan lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah,” tulis Neles.

ULMWP juga membawa isu Papua ke negara-negara Pasifik lainnya, sehingga para pemimpin dari 26 negara Pasifik mengagendakan dan membahas masalah Papua dalam pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) 2015 di Port Moresby, Papua Nugini. Dalam pertemuan itu, masalah Papua sudah ditetapkan sebagai salah satu agenda utama yang akan dibahas para kepala negara di Pasifik.

Dengan demikian, Indonesia dan ULMWP akan bertarung lagi pada pertemuan PIF 2016. Masih banyak babak pertarungan yang akan dihadapi pemerintah karena ULMWP akan terus membawa masalah Papua ke berbagai negara dan forum internasional. Apabila tidak dicegah secara tepat, bukan tidak mungkin masalah Papua dapat berkembang menjadi isu internasional dan Indonesia akan diadili di berbagai forum regional dan internasional.

Pemerintah tidak perlu terpancing, apalagi diseret ke berbagai forum internasional. Selain melancarkan diplomasi ofensif, pemerintah justru perlu memfokuskan perhatian pada penanganan masalah-masalah yang menyebabkan konflik pemerintah dengan Papua selama lebih dari lima dekade.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008) telah mengidentifikasi empat masalah utama yang melatarbelakangi konflik Papua. Keempat masalah tersebut adalah (1) kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur; (2) diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua; (3) kekerasan negara terhadap orang Papua yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia; serta (4) perbedaan tafsiran mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.

Keempat masalah itu sudah jelas sejak Road Map Papua dibuat tahun 2009. Namun, seperti kata Septer Manufandu, pemerintah sejak awal tidak menggubrisnya. Nasionalisme Papua tidak mau diakui. Akibatnya persoalan menjadi tambah sulit.

Sekarang, seperti kata Septer Manufandu, rakyat Papua dengan bijaksana sudah menunjuk wakil mereka yang harus diajak bicara di Papua, mereka sudah jelas dan sudah semakin kuat, yaitu ULMWP. Pemerintah tidak bisa menganggapnya tidak ada.

Sumber : http://tabloidjubi.com/